RRI.CO.ID, Pringsewu - Pemerintah Kabupaten Pringsewu bersama Anggota Komite IV DPD RI, Almira Nabila Fauzi, dan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung menggelar diskusi strategis guna mengawal pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Aula Kantor BPS Kabupaten Pringsewu, Gadingrejo, Kamis 30 Juli 2026.

Agenda nasional ini dinilai menjadi fondasi krusial dalam memotret peta perekonomian daerah, arah pengembangan UMKM, peningkatan investasi, hingga penentuan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.

Wakil Bupati Pringsewu, Umi Laila, menegaskan komitmen penuh Pemkab Pringsewu dalam mendukung seluruh tahapan sensus. Menurutnya, keberhasilan pendataan statistik ini membutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.

"Data yang dihasilkan akan menjadi fondasi utama dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah dan RPJMD. Oleh karena itu, Pemkab Pringsewu bergerak aktif memberikan dukungan penuh dari tingkat kabupaten hingga pemerintahan pekon," ujar Umi Laila.

Sebagai bentuk komitmen nyata di lapangan, Pemkab Pringsewu telah menyiapkan serangkaian langkah strategis:

• Regulasi Daerah: Menerbitkan Surat Edaran Bupati kepada seluruh perangkat daerah dan pemerintahan pekon/kelurahan untuk mengawal pendataan.
• Kampanye Edukasi: Menayangkan video imbauan Bupati serta menyediakan lokasi strategis penempatan baliho publikasi agar masyarakat tidak ragu menerima petugas sensus.
• Fasilitas Operasional: Menyediakan sarana pendukung kegiatan pendataan 'ngisi bareng' guna mempercepat input data para pelaku usaha.

Kepala BPS Provinsi Lampung, Ahmadriswan Nasution, mengingatkan bahwa pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 ditargetkan rampung pada 31 Agustus 2026. Ia mengapresiasi langkah cepat Pemkab Pringsewu dan dukungan dari DPD RI.

"Sensus Ekonomi ini bukan sekadar milik BPS atau pemerintah daerah, melainkan agenda penting milik negara. Akurasi data yang dihasilkan sangat menentukan presisi kebijakan ekonomi kita ke depan," ungkap Ahmadriswan.

Senada dengan hal tersebut, Anggota Komite IV DPD RI, Almira Nabila Fauzi, mendorong agar sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha terus diperkuat.

"Masyarakat perlu teredukasi dengan baik agar dapat memberikan data yang jujur dan transparan tanpa rasa ragu. Data jujur inilah yang menjadi basis lahirnya kebijakan pro-rakyat," tegas Almira.

Kegiatan audiensi tersebut kemudian dilanjutkan dengan peninjauan langsung ke Pasar Gadingrejo untuk melihat kesiapan pendataan usaha di lapangan.

Acara ini turut dihadiri oleh Staf Ahli Bupati Siti Litawati, Asisten II Hendrid, Kadis Kominfo Moudy Ary Nazolla, perwakilan Dinas Kopdagprin, jajaran Kepala BPS dari kabupaten tetangga, serta para petugas lapangan Sensus Ekonomi 2026.