RRI.CO.ID, Bandarlampung: Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat sistem perlindungan perempuan dan anak melalui peningkatan layanan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA). Upaya tersebut mendapat apresiasi dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia, Arifah Fauzi, saat melakukan kunjungan kerja ke UPTD PPA Provinsi Lampung, Minggu 26 Juli 2026.

Kepala Dinas PPPA Provinsi Lampung, Hanita Farial, mengatakan layanan perlindungan korban kekerasan kini semakin mudah diakses karena seluruh 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung telah memiliki UPTD PPA secara mandiri. Keberadaan UPTD tersebut diharapkan mampu mempercepat penanganan dan pendampingan korban.

Sementara itu, Kepala UPTD PPA Provinsi Lampung, Ria Meylanie, mengungkapkan bahwa sepanjang 2025 pihaknya menangani 235 kasus, yang didominasi kekerasan seksual terhadap anak dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap perempuan.

"Hingga Juli 2026 terdapat 72 kasus yang sedang diproses. Kami juga bersyukur indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan setelah renovasi meningkat dari 73 persen menjadi di atas 93 persen," katanya.

Menanggapi perkembangan tersebut, Menteri PPPA Arifah Fauzi mengapresiasi peningkatan kualitas layanan sekaligus mendorong penguatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan UPTD PPA. Menurutnya, kompetensi para pendamping harus terus ditingkatkan melalui pelatihan agar mampu memberikan pelayanan yang profesional kepada korban.

Menteri PPPA juga mengingatkan pentingnya menjaga kerahasiaan identitas korban dan menjalankan setiap proses penanganan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP). Ia menegaskan, proses hukum harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi korban dan tidak boleh dipengaruhi tekanan publik maupun pemberitaan media.

Pemerintah pusat juga mendorong Pemerintah Provinsi Lampung untuk mengembangkan program "Suara Anak Indonesia" di tingkat daerah sebagai ruang partisipasi anak dalam menyampaikan aspirasi kepada pemerintah.