RRI.CO.ID, Bandarlampung: Pemerintah Provinsi Lampung mendorong pembangunan kawasan industri pangan sebagai upaya memperkuat hilirisasi komoditas pertanian sehingga menghasilkan produk bernilai tambah dan mampu meningkatkan perekonomian daerah.

Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal saat menerima kunjungan kerja Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas RI Rahmat Pambudy di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Jumat 24 Juli 2026.

Dalam sambutannya, Gubernur Mirza mengapresiasi kunjungan Menteri PPN bersama jajaran deputi Bappenas yang secara khusus datang untuk melihat kondisi Lampung sekaligus menyerap aspirasi daerah dalam rangka percepatan pembangunan.

"Kami sangat berterima kasih atas kunjungan Bapak Menteri bersama para deputi. Kami berharap Bappenas dapat memberikan dukungan terhadap berbagai program percepatan pembangunan di Provinsi Lampung," ujar Mirza.

Ia menjelaskan, Lampung memiliki luas wilayah sekitar 3,3 juta hektare dan menjadi salah satu provinsi terpadat di Pulau Sumatra. Sekitar 70 persen penduduknya menggantungkan mata pencaharian pada sektor pertanian.

Menurut Mirza, kondisi tersebut menjadikan sektor pertanian sebagai tulang punggung perekonomian daerah karena Lampung tidak memiliki sumber daya tambang maupun minyak.

"Lampung tidak memiliki sumber daya tambang maupun minyak. Perekonomian daerah sangat bergantung pada sektor pertanian dan komoditas pangan," katanya.

Lampung merupakan salah satu lumbung pangan nasional. Produksi padi menempati peringkat keenam nasional, sedangkan produksi jagung berada di posisi kelima nasional dengan sekitar 70 persen hasil panennya dimanfaatkan sebagai bahan baku pakan ternak.

Selain itu, Lampung menjadi penghasil utama ubi kayu nasional yang menyumbang sekitar 70 persen produksi tapioka Indonesia. Daerah ini juga dikenal sebagai produsen nanas terbesar dengan kontribusi sekitar 23 persen produksi dunia, serta menjadi sentra pisang, tebu, kopi, kakao, lada, karet, kelapa sawit, hingga komoditas peternakan.

Gubernur Mirza mengatakan potensi besar tersebut belum sepenuhnya memberikan nilai tambah bagi daerah karena masih banyak komoditas dijual dalam bentuk bahan mentah.

Melalui sejumlah program prioritas, seperti pembangunan fasilitas produksi pupuk hayati cair di 2.500 desa, pembangunan dryer hasil pertanian di 500 desa, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui program vokasi, dan Program Desa Ku Maju, pemerintah daerah mendorong transformasi ekonomi desa berbasis hilirisasi.

Ia menegaskan pembangunan kawasan industri pangan menjadi kebutuhan strategis agar proses pengolahan komoditas dilakukan di Lampung.

"Bagaimana sisa komoditas yang belum dihilirisasi ini dapat diolah di Lampung. Karena itu, dibutuhkan kawasan industri pangan agar nilai tambah tetap berada di daerah," ujarnya.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Lampung juga memprioritaskan pengembangan komoditas singkong melalui peningkatan produktivitas, penggunaan varietas unggul, peningkatan kadar pati, penerapan teknologi budidaya, serta penguatan kemitraan antara petani dan industri.

Di akhir sambutannya, Gubernur Mirza berharap Bappenas memberikan dukungan terhadap pengembangan kawasan industri pangan sebagai pusat hilirisasi komoditas pertanian nasional yang mampu meningkatkan daya saing industri pengolahan sekaligus mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.