RRI.CO.ID, Bandarlampung: Ombudsman Republik Indonesia menegaskan penilaian penyelenggaraan pelayanan publik bukan bertujuan mencari kesalahan instansi pemerintah, melainkan menjadi instrumen evaluasi untuk mendorong peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Ombudsman RI Rahmadi Indra Tektona pada kegiatan Entry Meeting Opini Ombudsman RI: Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Tahun 2026 di Balai Keratun, Kantor Gubernur Lampung, Rabu 22 Juli 2026.

"Penilaian yang kami lakukan bukan semata-mata untuk menilai kekurangan, tetapi mengidentifikasi ruang perbaikan, memperkuat kepatuhan terhadap standar pelayanan publik, dan memastikan masyarakat memperoleh pelayanan yang berkualitas," ujar Rahmadi.

Dalam paparannya, Rahmadi menyebutkan terdapat 10 sektor yang paling banyak dilaporkan masyarakat kepada Ombudsman di Provinsi Lampung, yakni perhubungan dan infrastruktur, pendidikan, agraria, kepegawaian, perdesaan, kepolisian, energi dan kelistrikan, perbankan, kesehatan, serta administrasi kependudukan.

Meski demikian, Ombudsman memberikan apresiasi terhadap pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk) di Provinsi Lampung yang dinilai memiliki tingkat laporan masyarakat sangat rendah dibandingkan daerah lain di Indonesia. Kondisi tersebut menunjukkan pelayanan kependudukan di Lampung telah berjalan dengan baik.

Rahmadi menilai tingginya jumlah pengaduan masyarakat pada sektor tertentu tidak selalu bermakna buruk. Sebaliknya, hal itu menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hak-haknya serta berjalannya partisipasi publik dalam mengawasi pelayanan pemerintah.

"Yang bisa kita lakukan hanya satu, yaitu memaksimalkan pelayanan publik kita," katanya.

Ia juga mengimbau seluruh penyelenggara pelayanan publik di Lampung memanfaatkan teknologi informasi untuk menghadirkan layanan yang lebih cepat, transparan, efisien, dan akuntabel.

"Ombudsman Republik Indonesia siap mendampingi penyelenggara pelayanan publik untuk membangun tata kelola yang semakin baik, responsif, berintegritas, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat," ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyatakan Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat pelayanan publik melalui berbagai inovasi, termasuk digitalisasi layanan dan penguatan budaya melayani di seluruh jajaran birokrasi sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas maladministrasi.