RRI.CO.ID, Bandarlampung – DPRD Provinsi Lampung meminta 14 organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung segera menindaklanjuti hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pengelolaan keuangan tahun anggaran 2025. Permintaan tersebut disampaikan melalui rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, Selasa 7 Juli 2026.

‎Rekomendasi tersebut menjadi bagian dari tindak lanjut DPRD terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola keuangan daerah sekaligus meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

‎Juru Bicara Pansus DPRD Provinsi Lampung, Fauzi Heri, menjelaskan rekomendasi khusus diberikan kepada 14 OPD yang masih perlu melakukan penyempurnaan sesuai hasil pemeriksaan BPK. Setiap OPD diminta segera menyelesaikan tindak lanjut sesuai tugas dan kewenangannya.

‎"Kami merekomendasikan kepada Gubernur untuk memerintahkan 14 OPD segera menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK. Rekomendasi ini merupakan bentuk tanggung jawab konstitusional DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan," ujar Fauzi.

‎Ke-14 OPD tersebut meliputi Inspektorat Provinsi Lampung, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Sekretariat DPRD, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), RSUD Dr. H. Abdul Moeloek, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Biro Umum dan Administrasi, Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Satpol PP, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, serta Dinas Perhubungan.

‎Menurut Fauzi, tindak lanjut yang diminta mencakup penyempurnaan sistem pengendalian internal, perbaikan prosedur kerja, penguatan pengelolaan aset, hingga penyelesaian kewajiban yang masih menjadi catatan hasil pemeriksaan. Setiap rekomendasi diharapkan dapat diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku.

‎DPRD Provinsi Lampung berharap seluruh rekomendasi tersebut segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Perbaikan yang dilakukan diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah serta mempertahankan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.