Gubernur Ajak Apindo Perkuat Hilirisasi Pertanian guna Dongkrak Ekonomi Lampung

RRI.CO.ID, Bandarlampung: Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal mengajak kalangan dunia usaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) untuk memperkuat hilirisasi sektor pertanian guna mendorong transformasi ekonomi daerah yang lebih berkelanjutan.

Ajakan tersebut disampaikan Gubernur saat menghadiri Musyawarah Provinsi (Musprov) VIII Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Apindo Lampung di Ballroom Hotel Emersia, Bandar Lampung, Senin 22 Juni 2026.

Menurut Gubernur Mirza, Apindo memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam meningkatkan investasi, mengembangkan industri hilir, serta memperkuat pertumbuhan ekonomi yang inklusif di Provinsi Lampung.

"Provinsi Lampung tumbuh dari sektor pertanian. Kita memiliki potensi besar mulai dari padi, jagung, singkong, nanas, pisang, kopi, tebu hingga berbagai komoditas perkebunan lainnya. Potensi ini harus terus ditingkatkan melalui hilirisasi agar memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi masyarakat," kata Mirza.

Ia menjelaskan, Lampung memiliki fondasi ekonomi yang kuat karena ditopang sektor pertanian yang telah menjadi penggerak utama perekonomian daerah selama ratusan tahun. Dengan luas wilayah sekitar 3,5 juta hektare yang sebagian besar dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian, Lampung menjadi salah satu daerah penghasil komoditas strategis nasional.

Menurut Mirza, berbagai komoditas unggulan Lampung kini mulai menarik minat investor untuk membangun industri pengolahan. Karena itu, Pemerintah Provinsi Lampung menargetkan daerah tersebut menjadi pusat industri pengolahan pangan dan komoditas berbasis sumber daya alam di wilayah Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel).

Untuk mendukung target tersebut, Pemprov Lampung berkomitmen memberikan kemudahan perizinan serta menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi para pelaku usaha.

Selain itu, Mirza menilai arah pembangunan ekonomi nasional saat ini mulai mengedepankan pendekatan bottom up economy yang menempatkan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Melalui peningkatan harga komoditas pertanian, program Makan Bergizi Gratis (MBG), dan penguatan ekonomi desa, pemerintah berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari tingkat bawah.

"Kalau ekonomi desa tumbuh, daya beli masyarakat meningkat, konsumsi naik, dan pada akhirnya akan menciptakan pasar yang lebih besar bagi dunia usaha," ujarnya.

Gubernur juga mengungkapkan bahwa realisasi investasi di Lampung menunjukkan tren positif. Pada 2025, nilai investasi yang masuk mencapai sekitar Rp15 triliun dan ditargetkan meningkat menjadi Rp20 triliun pada tahun berikutnya. Sejumlah investasi baru di sektor energi dan industri pengolahan juga mulai masuk ke Provinsi Lampung.

Meski demikian, Mirza mengingatkan bahwa peningkatan produktivitas pertanian harus diimbangi dengan penguatan industri hilir agar tidak terjadi kelebihan pasokan yang berpotensi menekan harga komoditas di tingkat petani.

"Ketika produktivitas meningkat tetapi hilirisasi tidak berkembang, harga akan jatuh. Karena itu peluang investasi harus kita tangkap bersama agar pertumbuhan ekonomi Lampung semakin kuat dan berkelanjutan," tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPP Apindo Lampung Ary Meizari Alfian mengatakan Musprov VIII menjadi momentum penting bagi organisasi untuk menyusun arah strategis dunia usaha Lampung lima tahun ke depan, selain sebagai forum pertanggungjawaban kepengurusan.

Ary memaparkan sejumlah capaian Apindo Lampung selama periode 2021–2026, antara lain penguatan advokasi ketenagakerjaan, pengembangan program UMKM Merdeka yang kemudian diadopsi menjadi program nasional Apindo, perluasan jejaring investasi, serta penguatan kemitraan dengan berbagai lembaga nasional maupun internasional.

Menurutnya, selama masa kepengurusan tersebut Apindo Lampung telah melaksanakan lebih dari 200 kegiatan organisasi, membangun kemitraan dengan lebih dari 50 pemangku kepentingan strategis, serta merealisasikan lebih dari 90 persen program kerja yang telah ditetapkan.

"Ke depan Apindo Lampung akan terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan ekonomi, peningkatan investasi, pengembangan UMKM, serta penciptaan lapangan kerja," kata Ary.