Dari Jalan Rusak hingga Pos Kamling, Ini Jawaban Bupati Pringsewu atas Catatan DPRD

RRI.CO.ID, Pringsewu - Sejumlah persoalan yang menjadi sorotan fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Pringsewu, mulai dari pendapatan daerah, kualitas infrastruktur jalan, sistem karier ASN hingga keamanan lingkungan, mendapat tanggapan langsung dari Bupati Pringsewu Riyanto Pamungkas, Sabtu, 20 Juni 2026.

Dalam Rapat Paripurna DPRD terkait Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025, Riyanto menegaskan berbagai masukan yang disampaikan legislatif akan menjadi bahan evaluasi sekaligus arah perbaikan kebijakan pemerintah daerah ke depan.

Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Riyanto, Pemkab Pringsewu tengah memperkuat tata kelola pendapatan melalui pemutakhiran data potensi pajak dan retribusi, digitalisasi sistem pemungutan, serta peningkatan kepatuhan masyarakat.

"Kami terus melakukan pembenahan agar potensi PAD yang selama ini belum tergali bisa dimaksimalkan tanpa mengabaikan kondisi ekonomi masyarakat," ujarnya.

Tak hanya soal pendapatan, kondisi jalan dan drainase juga menjadi perhatian. Menanggapi masukan Fraksi PKB, Riyanto mengakui bahwa kerusakan jalan sering kali berkaitan dengan buruknya sistem drainase. Karena itu, pembangunan infrastruktur ke depan tidak lagi dilakukan secara parsial. Perbaikan jalan akan diintegrasikan dengan penanganan drainase agar umur konstruksi lebih panjang dan kerusakan akibat genangan air dapat diminimalkan.

Pemkab juga berjanji memperketat evaluasi terhadap kontraktor maupun konsultan pengawas guna memastikan kualitas pekerjaan sesuai standar.

"Target fisik penting, tetapi kualitas dan manfaat jangka panjang bagi masyarakat jauh lebih utama," katanya.

Di bidang pemerintahan, Riyanto turut menanggapi sorotan Fraksi Golkar mengenai sistem pengembangan karier ASN. Ia memastikan Pemkab Pringsewu tetap berpegang pada sistem merit yang menempatkan kompetensi, kinerja dan kualifikasi sebagai dasar utama dalam pengelolaan aparatur.

Sementara itu, usulan Fraksi PDIP untuk menghidupkan kembali pos kamling mendapat sambutan positif. Menurutnya, keberadaan pos kamling bukan hanya berfungsi menjaga keamanan lingkungan, tetapi juga memperkuat budaya gotong royong dan komunikasi antarwarga.

"Partisipasi masyarakat sangat penting dalam menjaga ketertiban lingkungan sekaligus mencegah kenakalan remaja dan tindak kriminalitas," katanya.

Riyanto juga menyampaikan apresiasi atas dukungan DPRD yang selama ini turut mengawal tata kelola keuangan daerah hingga Pringsewu berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 11 tahun berturut-turut. Ia berharap pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025 dapat menghasilkan kebijakan yang semakin berpihak kepada kepentingan masyarakat dan memperkuat pembangunan daerah.