RRI.CO.ID, Bandarlampung - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Lampung meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau 2026 untuk mengantisipasi berbagai potensi bencana yang dapat terjadi, seperti kekeringan, krisis air bersih, hingga kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Analis Kebencanaan BPBD Provinsi Lampung, Wahyu Hidayat, mengatakan pihaknya telah menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk mengurangi dampak kemarau yang diperkirakan berlangsung lebih panjang dan kering dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Menurut Wahyu, BPBD terus melakukan pemantauan wilayah-wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan, khususnya daerah yang selama ini menjadi langganan krisis air bersih saat musim kemarau. Selain itu, koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, instansi terkait, serta relawan kebencanaan juga terus diperkuat.

"Kami telah menyiapkan langkah-langkah mitigasi, termasuk pemetaan daerah rawan kekeringan, penyediaan bantuan air bersih jika diperlukan, serta peningkatan kesiapsiagaan personel dan peralatan untuk menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan," ujar Wahyu Hidayat, Rabu, 3 Juni 2026.

Wahyu menjelaskan kesiapsiagaan masyarakat juga menjadi faktor penting dalam menghadapi musim kemarau. Oleh karena itu, BPBD terus mengedukasi masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan air dan tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran lahan.

Koordinator Bidang Data dan Informasi BMKG Radin Inten II Lampung, Rudi Haryanto, mengatakan kondisi iklim saat ini menunjukkan indikasi musim kemarau yang perlu diwaspadai masyarakat, terutama di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap kekeringan.

Menurut Rudi, BMKG secara rutin melakukan pemantauan kondisi atmosfer dan memberikan informasi cuaca maupun iklim kepada pemerintah daerah sebagai dasar dalam pengambilan langkah antisipatif.

"Informasi iklim yang kami keluarkan diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah, sektor pertanian, maupun masyarakat untuk melakukan langkah-langkah adaptasi terhadap kondisi kemarau yang terjadi," kata Rudi Haryanto.

Ia menambahkan, masyarakat perlu memperhatikan informasi resmi dari BMKG terkait perkembangan cuaca dan iklim agar dapat mengantisipasi dampak yang mungkin muncul selama musim kemarau.

Kolaborasi antara BPBD, BMKG, pemerintah daerah, serta seluruh elemen masyarakat dinilai menjadi kunci utama dalam mengurangi risiko bencana akibat kemarau. Dengan kesiapsiagaan yang matang, dampak kekeringan, krisis air bersih, dan kebakaran lahan diharapkan dapat diminimalkan sehingga aktivitas masyarakat tetap berjalan dengan baik selama musim kemarau berlangsung.