RRI.CO.ID, Tulang Bawang Barat - Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) menggelar pertemuan koordinasi dan kerja sama lintas sektor untuk memperkuat upaya pencegahan Kekerasan Terhadap Anak (KTA), Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), dan pernikahan dini. Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Bupati Tubaba, Selasa, 2 Juni 2026.

Kegiatan dibuka Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setdakab Tubaba, Untung Budiono. Untung menyatakan kekerasan terhadap anak merupakan persoalan serius yang menjadi tanggung jawab bersama.

"Kekerasan terhadap anak bukanlah sekadar masalah pribadi, melainkan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang menjadi tanggung jawab kita bersama," kata Untung.

Dia menjelaskan, berdasarkan evaluasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdapat tiga faktor utama penyebab kekerasan terhadap anak, yakni pola asuh keluarga, pengaruh lingkungan dan digitalisasi, serta tekanan ekonomi.

Menurutnya, upaya pencegahan harus dimulai dari lingkungan terkecil, yaitu keluarga dan masyarakat. "Upaya pencegahan harus dimulai dari akar terkecil, yakni keluarga dan masyarakat. Kegiatan ini adalah komitmen nyata kita dalam menjaga, melindungi, dan memenuhi hak-hak anak," ujarnya.

Sementara itu, Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Tubaba, Agung Maulana, memaparkan pentingnya pemenuhan hak anak sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak dan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

"Dalam penanganan perkara anak, hukum pidana harus menjadi ultimum remedium atau upaya terakhir. Pendekatan kita adalah pemulihan situasi dan masa depan anak, bukan pembalasan dendam," kata Agung.

Pada kesempatan yang sama, Psikolog Klinis Yuni mengungkapkan tren peningkatan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di Tubaba. Data UPTD PPA menunjukkan jumlah kasus mencapai 33 kasus pada 2023, 33 kasus pada 2024, dan meningkat menjadi 43 kasus pada 2025.

"Data ini adalah kasus yang dilaporkan. Di luar sana, angka riilnya bisa jauh lebih besar karena banyak kekerasan verbal dan psikis yang tidak dilaporkan," ujar Yuni.

Ia juga mengingatkan orang tua untuk lebih peka terhadap perubahan perilaku anak sebagai langkah deteksi dini terhadap potensi kekerasan maupun pengaruh negatif lingkungan dan media digital.

Rapat koordinasi ini dihadiri Ketua TP PKK Tubaba, perwakilan Kejari, organisasi perangkat daerah, instansi vertikal, serta sejumlah lembaga yang bergerak di bidang perlindungan anak dan perempuan.