RRI.CO.ID, Bandarlampung - DPRD Kota Bandarlampung meminta percepatan pencairan Bantuan Operasional Sekolah Daerah atau BOSDA untuk mendukung kebutuhan sekolah negeri tahun ajaran 2026. Keterlambatan pencairan anggaran dinilai dapat menghambat kegiatan belajar mengajar di sejumlah sekolah.

Komisi Empat DPRD Kota Bandarlampung menyoroti kondisi sekolah menengah pertama negeri yang kini mengandalkan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan dari pemerintah pusat. Kondisi tersebut terjadi setelah pungutan komite sekolah tidak lagi diperbolehkan.

Ketua Komisi Empat DPRD Kota Bandarlampung, Asroni Paslah mengatakan sejumlah kepala sekolah mulai mengeluhkan belum cairnya dana BOSDA. Padahal dana tersebut dibutuhkan untuk menunjang berbagai kegiatan pendidikan di sekolah.

“Sekolah membutuhkan dukungan BOSDA agar kegiatan belajar mengajar tetap berjalan maksimal tanpa membebani orang tua siswa,” ujar Asroni Paslah, Jumat, 29 Mei 2026.

Menurut Asroni, kebutuhan operasional sekolah cukup besar dan tidak seluruhnya dapat ditutupi melalui dana BOSP pusat. Dana BOSDA dinilai penting untuk membantu pemenuhan sarana, prasarana dan kegiatan penunjang pendidikan lainnya.

DPRD juga meminta Dinas Pendidikan Kota Bandarlampung segera mempercepat proses administrasi pencairan anggaran. Langkah tersebut diperlukan agar program sekolah tidak terganggu selama tahun ajaran berlangsung.

Selain membahas BOSDA, DPRD turut menyoroti sebaran sekolah di Kota Bandarlampung yang dinilai belum merata. Penataan sebaran sekolah dianggap penting agar tidak terjadi penumpukan siswa di sekolah tertentu.

“Jumlah sekolah sebenarnya cukup, namun pemerataan dan dukungan anggaran pendidikan tetap harus menjadi perhatian bersama,” ucapnya melanjutkan.

Data DPRD mencatat jumlah lulusan sekolah dasar yang akan masuk SMP tahun ini mencapai lebih dari 14 ribu siswa. Sementara lulusan SMP yang akan melanjutkan ke SMA hampir mencapai 15 ribu siswa di Kota Bandarlampung.