RRI.CO.ID., Bandarlampung: Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menilai pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah bukan sekadar agenda administratif tahunan. Menurutnya, pembahasan LKPJ memiliki peran penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Hal itu disampaikan Mirza dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung terkait rekomendasi terhadap LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, Senin (25/5/2026). Rapat tersebut menjadi bagian dari evaluasi bersama terhadap pelaksanaan pembangunan daerah selama satu tahun anggaran.

Menurut Mirza, pembahasan LKPJ menjadi ruang evaluasi bersama antara pemerintah daerah dan DPRD dalam melihat capaian pembangunan yang telah dilaksanakan. Evaluasi tersebut dinilai penting agar program pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

“Proses ini bukan semata agenda administratif tahunan, tetapi menjadi ruang evaluasi bersama atas berbagai ikhtiar pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Lampung,” ujar Mirza. Ia menilai setiap masukan dalam pembahasan LKPJ menjadi bagian penting dalam memperbaiki kualitas penyelenggaraan pemerintahan.

Mirza mengatakan berbagai catatan dan rekomendasi yang disampaikan DPRD menjadi bahan evaluasi dalam memperbaiki tata kelola program pembangunan daerah. Pemerintah Provinsi Lampung, kata dia, berkomitmen menjadikan rekomendasi tersebut sebagai referensi dalam pengambilan kebijakan ke depan.

Menurutnya, tantangan pembangunan daerah ke depan akan semakin kompleks dan dinamis. Karena itu, dibutuhkan kerja yang adaptif, kolaboratif, dan terukur antara pemerintah daerah dan DPRD dalam menghadapi berbagai persoalan pembangunan.

Ia berharap sinergi antara eksekutif dan legislatif dapat terus diperkuat demi meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Melalui pembahasan LKPJ tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung dan DPRD diharapkan mampu membangun tata kelola pemerintahan yang semakin baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.