RRI.CO.ID., Bandarlampung: Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menyoroti masih rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Lampung dibandingkan besarnya aktivitas ekonomi yang terjadi di daerah. Hal itu disampaikan saat memimpin High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Mahan Agung, Bandar Lampung, Senin (25/5/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Mirza menyebut perputaran ekonomi Lampung sepanjang 2025 diperkirakan mencapai Rp528 triliun. Aktivitas ekonomi itu sebagian besar ditopang sektor primer seperti pertanian, perkebunan, dan kehutanan.

Meski memiliki nilai ekonomi yang besar, PAD Provinsi Lampung dinilai masih belum optimal. Saat ini, penerimaan daerah baru berada di kisaran Rp8,5 triliun hingga Rp10 triliun.

“Belum sampai lima persen dari total aktivitas ekonomi daerah,” ujar Mirza. Ia menilai kondisi tersebut menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kemampuan fiskal.

Menurut Mirza, sektor primer selama ini menjadi tulang punggung perekonomian Lampung. Sektor tersebut menyerap hampir dua juta tenaga kerja dan menjadi sumber penghidupan bagi jutaan masyarakat di Provinsi Lampung.

Ia mengatakan rendahnya PAD salah satunya dipicu belum optimalnya digitalisasi transaksi daerah. Kondisi itu dinilai masih membuka peluang terjadinya kebocoran potensi pendapatan daerah.

Sebagai contoh, sektor pariwisata Lampung pada 2024 mencatat sebanyak 27 juta wisatawan dengan perputaran ekonomi mencapai Rp55,5 triliun. Dari angka tersebut, potensi tambahan pajak PB1 diperkirakan mencapai Rp1,6 triliun, namun realisasi penerimaan pajaknya masih di bawah Rp700 miliar.

Karena itu, Pemerintah Provinsi Lampung terus mendorong penerapan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan transparansi, memperkuat tata kelola keuangan daerah, dan mengoptimalkan penerimaan PAD.