RRI.CO.ID, Bandarlampung - Aktivitas masyarakat di kawasan hutan menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga kelestarian lingkungan. Di Provinsi Lampung, sebagian besar kawasan hutan telah berdampingan dengan aktivitas manusia seperti pemukiman dan perkebunan. Kondisi ini membuat pemerintah terus mendorong pola pengelolaan hutan berbasis masyarakat.

Penyuluh Kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, Eko Prasetyo, mengatakan sekitar 87 persen kawasan hutan di Lampung sudah memiliki aktivitas manusia. Meski demikian, kawasan tersebut tetap berstatus kawasan hutan tetap yang ditetapkan pemerintah.

“Di kawasan hutan sekarang ada masyarakat, sekolah, sampai kebun. Jadi memang harus hidup berdampingan,” ujarnya dalam dialog di Pro 2 RRI Bandarlampung, Jumat, 22 Mei 2026.

Ia menjelaskan pemerintah menjalankan program perhutanan sosial untuk melibatkan masyarakat menjaga kelestarian hutan. Program tersebut memberi ruang bagi warga sekitar hutan untuk mendapatkan manfaat ekonomi sekaligus ikut menjaga kawasan tetap lestari. Menurutnya, masyarakat perlu memahami hutan memiliki manfaat jangka panjang jika dijaga bersama.

Eko juga menyoroti konflik antara manusia dan satwa liar yang masih terjadi di beberapa wilayah Lampung. Ia mencontohkan kemunculan gajah dan harimau di kawasan permukiman sekitar Tanggamus dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi itu muncul akibat habitat satwa yang semakin beririsan dengan aktivitas manusia.

“Kita harus menjaga supaya tidak ada korban dari manusia maupun satwanya. Sekarang memang waktunya hidup berdampingan,” kata Eko.

Ia menilai kesadaran masyarakat sekitar hutan mulai meningkat seiring edukasi dan program pemerintah yang terus berjalan.

Menurutnya, generasi muda memiliki peran penting dalam menyebarkan edukasi lingkungan melalui teknologi dan media sosial. Konten kreatif dinilai mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga hutan dan keanekaragaman hayati Indonesia.