RRI.CO.ID, Bandarlampung: Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal menegaskan komitmennya dalam mendorong Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus menggerakkan ekonomi desa.

Hal itu disampaikan Mirza saat menghadiri pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (Gapembi) Provinsi Lampung masa bakti 2025–2030 di Ballroom Radisson Lampung Kedaton, Selasa 19 Mei 2026.

Pelantikan pengurus DPW Gapembi Lampung dilakukan langsung oleh Ketua Umum DPP Gapembi, Alven Stony.

Dalam sambutannya, Mirza mengucapkan selamat kepada jajaran pengurus yang baru dilantik dan berharap organisasi tersebut mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah.

“Amanah ini tentu bukan amanah yang ringan. Tetapi saya percaya, dengan semangat kolaborasi dan kepedulian terhadap kualitas pangan masyarakat, Gapembi Lampung mampu menjadi organisasi yang aktif, produktif, dan memberi dampak nyata bagi daerah,” ujar Mirza.

Menurut Mirza, visi program MBG sejalan dengan tugas pokok kepemimpinan, yakni memastikan masyarakat mendapatkan pangan dan rasa aman. Ia menyebut Presiden Prabowo Subianto telah merancang konsep tersebut untuk menjawab ketimpangan ekonomi antara wilayah perkotaan dan pedesaan.

Mirza mengatakan Lampung merupakan salah satu lumbung protein nasional, namun tingkat konsumsi protein masyarakat masih tergolong rendah dan berdampak pada pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

“Lampung ini produsen protein, tapi angka konsumsi kita rendah. Hal ini berdampak pada pertumbuhan IPM. Program MBG hadir untuk memutus rantai ini dengan memberikan nutrisi tepat sasaran bagi anak-anak agar mereka memiliki daya saing di masa depan,” katanya.

Ia mengungkapkan hingga saat ini telah berdiri sekitar 1.158 dapur MBG di seluruh Lampung. Menurutnya, keberadaan dapur tersebut harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi lokal, khususnya di desa.

Mirza mencontohkan persoalan distribusi bahan baku di sejumlah daerah seperti Way Kanan yang dinilai belum efisien karena bahan pangan lokal masih harus dikirim ke kota sebelum kembali didistribusikan ke desa.

“Dapur-dapur ini harus menjadi alat pemerataan. Jangan sampai dapur di desa mengambil suplai dari kota. Efek ekonominya tidak akan ketemu jika tidak ada kerja sama dengan ekosistem desa,” tegasnya.

Ia mengajak Gapembi Lampung membangun ekosistem dapur yang mandiri dan efisien dengan melibatkan masyarakat desa dalam rantai pasok pangan. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas gizi anak-anak.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Badan Gizi Nasional (BGN), Tengku Syahdana, menekankan pentingnya peran mitra strategis seperti Gapembi dalam menyukseskan program MBG.

Ia menargetkan setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memiliki sedikitnya 15 pemasok lokal agar distribusi manfaat ekonomi lebih merata.

“Kita harapkan nantinya setiap SPPG minimal harus mempunyai 15 supplier. Wajib hukumnya. Jangan ada mekanisme ekonomi kapitalis di mana yang kaya semakin kaya,” ujarnya.

Tengku menambahkan BGN akan memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Lampung untuk memberdayakan pelaku UMKM, koperasi, dan kelompok tani agar masyarakat lokal dapat terlibat aktif dalam rantai pasok nasional.

“Semuanya harus naik kelas. Kita ingin mewujudkan ekonomi kerakyatan,” katanya.

Sementara itu, Ketua Umum DPP Gapembi, Alven Stony, menegaskan organisasinya berkomitmen mengawal pelaksanaan program MBG demi meningkatkan kualitas gizi generasi muda Indonesia.

Ketua Gapembi Lampung, M. Muslih, juga menyatakan kesiapan pihaknya mendukung penuh program MBG sebagai bagian dari upaya mencetak generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.