RRI.CO.ID, Bandarlampung: Perum Bulog Kantor Wilayah Lampung bersama Pemerintah Provinsi Lampung dan Bank Indonesia menggelar operasi pasar minyak goreng bersubsidi merek Minyakita secara serentak di 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Langkah ini dilakukan untuk menjaga stabilitas harga pangan sekaligus menekan laju inflasi daerah.

Kegiatan operasi pasar dimulai pada Selasa 12 Mei 2026 dan dilaksanakan di pasar-pasar pantauan Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP). Program tersebut dijadwalkan berlangsung sepanjang Mei 2026 setiap hari kerja mulai pukul 09.00 WIB hingga selesai.

Pimpinan Wilayah Perum Bulog Kanwil Lampung, Rindo Safutra, mengatakan operasi pasar ini merupakan bentuk komitmen pemerintah bersama para pemangku kepentingan untuk menjaga keterjangkauan harga bahan pangan di masyarakat.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin memastikan masyarakat dapat memperoleh Minyakita dengan harga sesuai ketentuan pemerintah serta menjaga distribusi tetap merata di seluruh wilayah Lampung,” ujar Rindo.

Operasi pasar digelar di sejumlah wilayah strategis meliputi Kota Bandar Lampung, Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Utara, Lampung Barat, Pesisir Barat, Tulang Bawang, Tanggamus, Lampung Timur, Way Kanan, Pesawaran, Pringsewu, Mesuji, Tulang Bawang Barat, dan Kota Metro.

Bulog Lampung memastikan stok Minyakita tersedia dan aman selama pelaksanaan operasi pasar berlangsung.

Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Lampung, M. Zimmi Skil, menyebut harga jual Minyakita ditetapkan sebesar Rp15.500 per liter, lebih rendah dibandingkan harga pasaran saat ini.

Untuk memastikan distribusi merata dan mencegah penimbunan, pemerintah juga memberlakukan pembatasan pembelian maksimal dua liter per orang.

“Pembatasan kuota wajib diberlakukan supaya semua masyarakat yang antre kebagian jatah dan tidak ada pihak yang menimbun barang,” kata Zimmi.

Selain mendukung pengendalian inflasi, operasi pasar ini diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat sekaligus memperkuat sinergi antara Bulog, Bank Indonesia, dan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas pasokan serta harga pangan di Provinsi Lampung.