RRI.CO.ID, Bandarlampung - Kinerja APBN Regional Lampung hingga 31 Maret 2026 masih menunjukkan tren yang tetap terjaga meski di tengah tekanan global.

Berdasarkan konferensi pers yang digelar di Kantor Wilayah DJPb Lampung, Selasa, 12 Mei 2026, terungkap pendapatan negara terealisasi sebesar Rp 2,524 triliun atau 18,84 persen dari target. Namun hal itu terkontraksi -8,14 persen jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu atau secara year on year (yoy).

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan Lampung, Purwadhi Adhiputranto, mengatakan penurunan ini dipengaruhi oleh kontraksi pajak perdagangan internasional sebesar -51,34 persen (yoy) seiring dinamika harga komoditas global, khususnya crude palm oil (CPO) atau minyak kelapa sawit mentah.

"Namun demikian, pajak dalam negeri tetap menunjukkan kinerja positif dengan realisasi Rp1,618 triliun, tumbuh 21,77% (yoy)," kata Purwadhi dalam konferensi pers.

Purwadhi menjelaskan dari sisi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mengalami kontraksi tipis -5,39 persen (yoy) akibat penurunan PNBP lainnya, meskipun pendapatan BLU masih tumbuh 2,97 persen (yoy).

"Di sisi belanja, belanja negara terealisasi sebesar Rp7,701 triliun atau 27,81 persen dari pagu, sedikit terkontraksi -2,47 persen (yoy). Penurunan ini dipengaruhi oleh perlambatan penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) yang turun -10,54 persen (yoy), dengan realisasi mencapai Rp5,651 triliun atau 31,62 persen dari pagu," ujarnya.

Namun demikian, dana alokasi khusus (DAK) Non Fisik mencatat kinerja positif dengan realisasi Rp1,554 triliun (34,71 persen dari pagu), tumbuh 27,33 persen (yoy).

Selain itu, belanja kementerian/lembaga (K/L) menunjukkan akselerasi dengan realisasi Rp2,050 triliun, tumbuh 29,79 persen (yoy), didorong oleh kinerja positif pada hampir seluruh jenis belanja.

Dia menambahkan, hingga akhir Maret 2026, APBN Lampung mencatat defisit sebesar Rp5,177,50 triliun atau 36,20 persen dari target, melebar tipis 0,55 persen (yoy).

"Defisit ini mencerminkan kebijakan fiskal yang tetap ekspansif, di mana belanja negara terus dioptimalkan untuk menjaga daya beli masyarakat, mendukung aktivitas ekonomi, serta mempertahankan momentum pertumbuhan," ujarnya, menambahkan.

"APBN tetap menjalankan perannya sebagai shock absorber dalam meredam dampak ketidakpastian global terhadap perekonomian daerah," katanya, mengakhiri.