RRI.CO.ID, Bandarlampung: Pemerintah Provinsi Lampung menerima kunjungan Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dalam rangka entry meeting pengawasan reguler terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Sakai Sambayan, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, Selasa 5 Mei 2026.

Pertemuan tersebut dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, didampingi Inspektur Provinsi Lampung Bayana, serta dihadiri sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Lampung.

Entry meeting ini menjadi tahapan awal dari rangkaian pengawasan reguler yang akan dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kemendagri terhadap Pemerintah Provinsi Lampung.

Pengawasan mencakup aspek umum penyelenggaraan pemerintahan daerah, meliputi pengelolaan keuangan daerah, pelaksanaan pembangunan, pelayanan publik, hingga kerja sama daerah. Kegiatan ini bertujuan memastikan program dan kebijakan daerah berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, efektif, serta akuntabel.

Selain itu, tim Itjen Kemendagri juga melakukan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah, termasuk evaluasi penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada sektor pelayanan dasar.

Pengawasan teknis tersebut diarahkan untuk memastikan kualitas tata kelola pemerintahan, efektivitas program kerja OPD, serta optimalisasi pelayanan kepada masyarakat.

Tak hanya itu, pengawasan juga mencakup pelaksanaan Program Strategis Nasional yang menjadi prioritas pemerintah pusat dan daerah.

Marindo Kurniawan menyampaikan bahwa Pemprov Lampung siap mendukung penuh proses pengawasan yang dilakukan oleh tim Itjen Kemendagri.

“Tentunya kami dari Pemerintah Provinsi Lampung siap untuk memfasilitasi, kemudian juga mengikuti apa yang menjadi arahan dari tim,” ujarnya.

Ia menambahkan, Inspektorat Provinsi Lampung akan berperan sebagai penghubung utama dalam koordinasi antara tim pengawas dan OPD terkait.

Pemprov Lampung juga menegaskan komitmennya untuk mendukung seluruh kebutuhan tim selama pelaksanaan pengawasan berlangsung.

Melalui kegiatan ini, Pemprov Lampung berharap pengawasan reguler dapat memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, sekaligus mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah di Provinsi Lampung.