RRI.CO.ID, Bandarlampung - DPRD Provinsi Lampung bersama Pemerintah Provinsi Lampung menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2025.

Rapat yang berlangsung di ruang paripurna DPRD Lampung, Senin, 27 April 2026 tersebut dipimpin Ketua DPRD Lampung, Ahmad Giri Akbar dan dihadiri Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela.

Dalam penyampaiannya, Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela menyampaikan Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya memastikan setiap program dan kegiatan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“Fokus utama kami adalah menghadirkan pelayanan publik yang lebih baik, mempercepat pembangunan, serta memperkuat fondasi ekonomi daerah,” ujarnya.

Dia menjelaskan, pada sektor pelayanan dasar, Pemprov Lampung telah melakukan berbagai langkah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia.

Di sisi lain, pembangunan infrastruktur juga terus dipacu untuk membuka keterisolasi wilayah, memperlancar distribusi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.

“Kami menyadari bahwa masih terdapat berbagai keterbatasan yang dihadapi, namun hal tersebut tidak menjadi alasan untuk menurunkan kualitas pelayanan,” ujarnya.

Meski dihadapkan pada berbagai keterbatasan, pemerintah daerah tetap berkomitmen menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kebijakan dan program pun diarahkan agar lebih tepat sasaran, berkeadilan, serta memberikan manfaat nyata di seluruh wilayah Lampung.

Selain itu, Pemprov Lampung juga memberikan perhatian pada penataan permukiman dan kualitas lingkungan hidup, untuk memastikan pembangunan berjalan secara berkelanjutan.

Dalam menjaga stabilitas daerah, pemerintah terus memperkuat ketentraman dan ketertiban umum, meningkatkan kesiapsiagaan bencana, serta memastikan kehadiran negara dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat.

“Program perlindungan sosial juga terus diperluas untuk menjangkau kelompok rentan agar tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam pembangunan,” katanya.

Pada sektor ekonomi, berbagai kebijakan diarahkan untuk mendorong pertumbuhan yang inklusif, termasuk peningkatan kesempatan kerja, pemberdayaan perempuan, penguatan ketahanan pangan, serta pengembangan UMKM dan koperasi.

Pemprov Lampung juga mendorong transformasi ekonomi melalui peningkatan investasi dan percepatan digitalisasi layanan publik, agar mampu bersaing di tengah perubahan zaman.

“Pengembangan sektor unggulan daerah seperti pertanian, perkebunan, perikanan dan juga pariwisata dan perindustrian kami terus dorong sebagai tulang punggung perekonomian daerah,” kata dia.

Meski demikian, Jihan mengakui masih terdapat berbagai tantangan, seperti pemerataan pembangunan, peningkatan kualitas layanan publik, serta penguatan daya saing daerah.

“Kami menyadari bahwa capaian yang diraih saat ini belum sepenuhnya menjawab seluruh harapan masyarakat, masih terdapat berbagai tantangan, baik dalam pemerataan pembangunan, peningkatan kualitas layanan publik, maupun penguatan daya saing daerah,” ucapnya.

Ia juga menekankan pentingnya peran DPRD sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam memastikan arah pembangunan berjalan sesuai tujuan.

“Kami berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Berbagai kebijakan strategis telah diambil sebagai respons dan juga dinamika yang berkembang, sekaligus sebagai tindak lanjut atas masukan dan rekomendasi DPRD pada tahun sebelumnya,” katanya, menambahkan.

Pemprov Lampung pun mengajak seluruh pihak untuk terus memperkuat kolaborasi dalam menjaga stabilitas dan fokus pada agenda pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Rapat paripurna ini menjadi momentum evaluasi sekaligus penguatan sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan visi pembangunan Lampung menuju Indonesia Emas 2045.