RRI.CO.ID, Bandarlampung – Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengakui penyaluran bantuan sosial (bansos) di Indonesia hingga saat ini masih belum sepenuhnya tepat sasaran.

Hal tersebut disampaikan saat kunjungan kerja di Lampung dalam rapat koordinasi yang digelar di Gedung Semergou, Kantor Pemerintah Kota Bandar Lampung, Sabtu, 25 April 2026.

Menurutnya, ketidaktepatan sasaran bansos salah satunya disebabkan oleh data penerima yang belum sepenuhnya dimutakhirkan.

“Sebagian masih belum tepat sasaran, karena datanya dulu belum dimutakhirkan. Tapi sekarang secara bertahap kami perbaiki,” kata Gus Ipul sapaan akrabnya.

Dia menyatakan dalam satu tahun terakhir Kementerian Sosial terus melakukan konsolidasi data secara intensif. Salah satu langkah yang dilakukan adalah mengalihkan bantuan dari penerima yang tidak memenuhi kriteria kepada masyarakat yang benar-benar berhak.

Selain itu, Kementerian Sosial juga memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam proses pembaruan data. Upaya ini dinilai penting mengingat data penerima bansos sangat dinamis dan terus berubah setiap waktu.

Sebagai bagian dari perbaikan sistem, pemerintah juga tengah mengembangkan digitalisasi bansos melalui uji coba di sejumlah daerah, salah satunya di Banyuwangi. Program ini dilakukan bersama lintas kementerian di bawah koordinasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Melalui digitalisasi, pemerintah dapat mengidentifikasi tingkat kesalahan data secara lebih akurat, sekaligus mempercepat proses perbaikan.

Saat ini, program tersebut telah ditindaklanjuti di 42 kabupaten/kota di Indonesia, termasuk Kota Metro di Provinsi Lampung. Jika hasilnya dinilai positif, skema ini akan dikembangkan secara nasional.

Mensos juga menekankan pentingnya pembaruan data dari tingkat paling bawah, mulai dari RT, RW, hingga desa dan kelurahan. Data tersebut kemudian diverifikasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sebelum ditetapkan dalam sistem nasional.

“Yang paling tahu kondisi masyarakat itu RT dan RW. Karena data ini sangat dinamis, setiap hari bisa berubah, karena ada yang meninggal, ada yang lahir, ada yang pindah tempat, ada yang menikah, ada yang naik kelas, ada yang turun kelas. Jadi dinamis sekali data itu," jelasnya.

Untuk meningkatkan transparansi, pemerintah juga membuka ruang partisipasi publik melalui aplikasi Cek Bansos. Masyarakat dapat mengecek status penerima bansos, mengajukan usulan, hingga menyanggah data yang dianggap tidak tepat.

“Semua masyarakat boleh mengusulkan atau menyanggah. Kita butuh partisipasi publik agar data ini semakin akurat,” ucapnya.

Dia menambahkan, terdapat dua prinsip utama dalam pembenahan bansos sesuai arahan Presiden Prabowo yakni kejujuran dan keterbukaan. Pemerintah, kata dia, harus mengakui adanya kekurangan sekaligus mengajak masyarakat untuk bersama-sama memperbaiki sistem.

“Kita harus jujur bahwa masih ada yang belum tepat sasaran. Dan kita harus terbuka, mengajak masyarakat memperbaiki bersama,” kata dia.

Dengan berbagai langkah tersebut, pemerintah berharap penyaluran bansos ke depan dapat lebih tepat sasaran, transparan, dan mampu menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.