RRI.CO.ID, Bandarlampung: Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan komitmennya dalam memperkuat implementasi digitalisasi keuangan daerah secara terintegrasi guna meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan keuangan. Upaya tersebut juga ditujukan untuk meraih hasil optimal pada ajang Championship TP2DD 2026.

Komitmen tersebut disampaikan dalam pertemuan tingkat tinggi (High Level Meeting) Finalisasi Pengisian Championship TP2DD 2026 yang digelar di Bank Lampung, Selasa 21 April 2026.

Dalam kesempatan itu, Gubernur menegaskan peran Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah sebagai motor utama dalam mempercepat dan memperluas digitalisasi transaksi, baik pada sisi pendapatan maupun belanja daerah.

Pertemuan tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela. Kehadiran keduanya mencerminkan keseriusan Pemerintah Provinsi Lampung dalam mendorong transformasi digital di sektor keuangan daerah.

Gubernur Mirza menekankan bahwa digitalisasi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan dalam menciptakan tata kelola keuangan daerah yang modern dan akuntabel.

“Kita ingin memastikan seluruh transaksi keuangan daerah, baik pendapatan maupun belanja, dilakukan secara non-tunai, terintegrasi, dan transparan,” ujarnya.

Ia juga menyoroti capaian Lampung pada Championship TP2DD 2025 yang berada di peringkat kelima dari 10 provinsi se-Sumatera sebagai bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja ke depan. Untuk tahun 2026, Lampung menargetkan hasil yang lebih baik, bahkan optimistis menjadi yang terbaik di tingkat provinsi se-Sumatera.

Dalam rangka mencapai target tersebut, Gubernur mengajak seluruh pemangku kepentingan, termasuk Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Bank Lampung sebagai Bank Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), untuk memperkuat sinergi.

Menurutnya, peran Bank Lampung sangat strategis dalam mendukung elektronifikasi transaksi pemerintah daerah, khususnya dalam memastikan kelancaran sistem pembayaran digital.

Lebih lanjut, Mirza menyoroti berbagai inovasi yang telah dikembangkan TP2DD, salah satunya aplikasi Saibara (Satu Aplikasi Belanja Retribusi Daerah). Aplikasi ini digunakan untuk mengelola pembayaran retribusi daerah secara digital dan terintegrasi.

“Saibara menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung digitalisasi pendapatan daerah. Dengan sistem ini, kita bisa memastikan proses lebih transparan, efisien, dan akuntabel,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Jihan Nurlela menyoroti hasil heatmap Championship TP2DD 2025. Ia menyebutkan bahwa meskipun aspek outcome telah menunjukkan capaian positif, masih terdapat kelemahan pada aspek proses dan output.

Ia mendorong TP2DD agar lebih optimal dalam mengakomodasi progres kegiatan serta memaksimalkan penginputan data dan dokumen pendukung melalui sistem SIP2DD, dengan batas akhir pengumpulan pada 24 April 2026.

“Ini harus menjadi perhatian bersama agar seluruh proses dapat diselesaikan dengan baik,” ujarnya.

Jihan juga menegaskan bahwa digitalisasi bukan semata-mata untuk mengejar penilaian dalam ajang kompetisi.

“Kita tidak hanya sekadar mengejar penilaian. Itu hanya efek ikutan. Yang utama adalah memastikan fondasi transformasi digital benar-benar terjadi di daerah,” tegasnya.

Ia berharap, melalui penguatan ekosistem keuangan daerah yang terintegrasi dan berkelanjutan, digitalisasi ini dapat memberikan dampak nyata terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta kualitas pelayanan publik secara keseluruhan.