RRI.CO.ID, Bandarlampung: Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal menegaskan pentingnya hilirisasi komoditas dan penguatan kedaulatan pangan sebagai kunci mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional.

Hal tersebut disampaikannya saat menerima kegiatan Praktek Kerja Dalam Negeri (PKDN) Peserta Didik Sespimti Polri Dikreg ke-35 Tahun 2026 di Ruang Rapat Sakai Sambayan, Kantor Gubernur Lampung, Rabu 15 April 2026.

Kegiatan ini menjadi ajang strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, Polri, serta berbagai pemangku kepentingan dalam mendukung kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi inklusif.

Gubernur Mirza dalam paparannya menegaskan bahwa posisi Lampung sejak dahulu merupakan wilayah yang sangat strategis.

Ia menjelaskan bahwa sejak ratusan tahun lalu, Lampung telah menjadi bagian penting dalam jalur perdagangan internasional, termasuk hubungan dagang dengan Tiongkok sejak era Kerajaan Sekala Brak hingga masa Laksamana Cheng Ho.

Menurutnya, keunggulan geografis Lampung sebagai penghubung Pulau Sumatera dan Jawa menjadikan daerah ini sebagai simpul distribusi utama, terutama untuk komoditas pangan.

“Sumatera sebagai pusat produksi dan Jawa sebagai pusat konsumsi menjadikan Lampung berada di posisi kunci dalam rantai pasok nasional,” ujarnya.

Gubernur Mirza juga memaparkan potensi besar Lampung di sektor pertanian dan perkebunan dengan luas wilayah sekitar 3,3 juta hektare, sebagian besar dimanfaatkan untuk tanaman pangan seperti padi, jagung, dan singkong.

Lampung bahkan menjadi pengekspor kopi terbesar di Indonesia serta produsen nanas terbesar dunia, dengan kontribusi mencapai sekitar 23 persen produksi global.

Namun demikian, ia mengakui bahwa tantangan utama selama ini terletak pada panjangnya rantai distribusi yang tidak berpihak kepada petani dimana hal ini menyebabkan keuntungan lebih banyak dinikmati oleh pelaku di hilir.

Di sektor energi, Lampung juga memiliki potensi besar, terutama energi panas bumi, tenaga surya, serta bioenergi berbasis singkong. Pemerintah daerah tengah membuka berbagai hambatan investasi untuk mengoptimalkan potensi tersebut.

Gubernur Mirza menegaskan bahwa kunci pembangunan ke depan adalah memastikan negara hadir dalam mengatur tata niaga dan memastikan distribusi manfaat ekonomi lebih adil.

“Selama ini pemerintah terlalu fokus pada APBD, padahal 90 persen ekonomi ada di sektor riil. Di sinilah negara harus hadir sebagai regulator agar manfaatnya dirasakan masyarakat luas,” pungkasnya.

Sementara itu, Irjen Pol. Chuszaini Patoppoi menyampaikan bahwa kegiatan PKDN Sespimti Polri ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas kepemimpinan strategis dalam mendukung agenda nasional, khususnya kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi inklusif.

Ia menjelaskan bahwa para peserta didik telah melakukan berbagai kegiatan selama di Lampung, mulai dari kunjungan ke Pelabuhan Panjang, diskusi kelompok terarah (FGD) dengan stakeholder seperti Bank Indonesia, OJK, Bulog, dan BPS, hingga peninjauan langsung ke Lapas Perempuan untuk melihat potensi UMKM warga binaan.

“Kami melihat Lampung memiliki potensi luar biasa, baik di sektor pangan maupun ekonomi kreatif. Ini menjadi bahan pembelajaran penting bagi para peserta didik dalam merumuskan kebijakan strategis ke depan,” ujarnya.

Ia juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor, termasuk keterlibatan Polri dan TNI dalam mendukung program pertanian seperti penanaman jagung dan padi sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas pangan nasional.