RRI.CO.ID, Bandarlampung: Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, mengikuti rapat penilaian kepala daerah yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri secara virtual dari Ruang Kerja Sekda, Kantor Gubernur Lampung, Rabu 1 Maret 2026.

Rapat tersebut digelar dalam rangka pemberian apresiasi terhadap kinerja pemerintah daerah, khususnya pada dimensi penurunan tingkat pengangguran.

Dalam paparannya, Marindo menyampaikan bahwa Provinsi Lampung memiliki komposisi usia produktif (15–64 tahun) sebesar 69,24 persen dari total penduduk. Kondisi ini dinilai sebagai potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Namun demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi, antara lain Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang belum optimal, Upah Minimum Provinsi yang relatif rendah, serta struktur ekonomi yang masih didominasi sektor pertanian dengan produktivitas yang belum maksimal.

Meski dihadapkan pada berbagai tantangan, Pemerintah Provinsi Lampung tetap berkomitmen menurunkan tingkat pengangguran melalui pendekatan terintegrasi dari hulu hingga hilir. Upaya tersebut meliputi perluasan kesempatan kerja, sinergi dengan program pemerintah pusat seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), serta pelaksanaan berbagai program lintas sektor.

Data menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Lampung pada tahun 2025 tercatat sebesar 4,21 persen. Berdasarkan tingkat pendidikan, pengangguran masih didominasi oleh lulusan SMA dan SMK, yang mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan pasar kerja.

Dari sisi ketenagakerjaan, sektor informal masih mendominasi dengan proporsi mencapai 64,72 persen. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia serta penguatan penciptaan lapangan kerja formal.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung mengarahkan strategi pembangunan ketenagakerjaan melalui pemberian insentif, stimulus, serta kebijakan yang terintegrasi. Salah satunya melalui pelatihan vokasi bersertifikat Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), khususnya bagi masyarakat pada desil 1 dan 2.

Selain itu, pemerintah juga mendorong pelatihan kewirausahaan dan manajemen guna meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat, serta memberikan pelatihan standardisasi produk untuk meningkatkan daya saing usaha.

Akses informasi pasar kerja turut diperkuat melalui aplikasi SiGajah. Pemerintah juga memberikan perhatian khusus kepada kelompok rentan melalui program pemberdayaan dan layanan bagi penyandang disabilitas. Di sisi lain, dilakukan sosialisasi pembatasan pengiriman pekerja migran perempuan non-skill sebagai bagian dari upaya perlindungan tenaga kerja.

Seluruh program tersebut didukung dengan fasilitasi bantuan permodalan guna mendorong terciptanya lapangan kerja baru serta pengembangan usaha masyarakat.

Dalam aspek kolaborasi, Marindo menegaskan bahwa penurunan tingkat pengangguran tidak dapat dilakukan oleh pemerintah semata, melainkan membutuhkan sinergi dengan berbagai pihak.

Sebagai bagian dari inovasi daerah, Pemerintah Provinsi Lampung juga mengembangkan program “Desaku Maju” yang berfokus pada pembangunan berbasis desa. Program ini diarahkan untuk meningkatkan produktivitas, memperkuat kualitas sumber daya manusia, serta mengembangkan ekonomi lokal.

Dengan berbagai langkah strategis dan kolaborasi yang terus diperkuat, Pemerintah Provinsi Lampung optimistis upaya penurunan tingkat pengangguran dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan, serta memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. (Adpim)