RRI.CO.ID, Bandarlampung: Pemerintah Provinsi Lampung mendorong pengembangan Bus Rapid Transit (BRT) ITERA sebagai proyek percontohan (pilot project) transformasi transportasi publik di Provinsi Lampung. Inisiatif ini diharapkan menjadi langkah awal menuju sistem transportasi massal yang modern, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, saat membuka Focus Group Discussion (FGD) BRT ITERA untuk Transportasi Lampung Maju yang digelar di Ruang Rapat Gedung C Institut Teknologi Sumatera (ITERA), Rabu 4 Februari 2026.

Menurut Marindo, FGD menjadi ruang strategis untuk menyusun kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) dengan melibatkan pemerintah daerah, akademisi, serta para pemangku kepentingan dalam satu ekosistem pemikiran yang konstruktif.

“Pemerintah Provinsi Lampung memandang forum ini sebagai ruang strategis perumusan kebijakan berbasis bukti yang mempertemukan pemerintah daerah, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya dalam satu ekosistem pemikiran yang konstruktif,” ujar Marindo.

Ia juga mengapresiasi ITERA yang dinilai konsisten menjadi mitra strategis pemerintah daerah, tidak hanya dalam pengembangan sumber daya manusia, tetapi juga dalam merumuskan solusi kebijakan publik yang inovatif dan aplikatif.

Marindo menegaskan, transportasi publik merupakan instrumen kunci dalam transformasi wilayah karena beririsan langsung dengan produktivitas ekonomi, efisiensi logistik, mobilitas tenaga kerja, tata ruang perkotaan dan kawasan pendidikan, hingga pengendalian emisi.

Dalam konteks Lampung sebagai gerbang utama Pulau Sumatera, keberadaan sistem transportasi yang andal dan terintegrasi dinilai penting untuk meningkatkan daya saing daerah.

“Tanpa intervensi kebijakan yang terstruktur, ketergantungan pada kendaraan pribadi berpotensi meningkatkan kemacetan, biaya sosial, serta degradasi lingkungan. Oleh karena itu, pengembangan angkutan massal perkotaan yang modern, terjangkau, dan ramah lingkungan bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan yang strategis,” ujarnya, menegaskan.

Marindo menambahkan, BRT ITERA dapat diposisikan sebagai pilot project dalam implementasi sistem BRT di Lampung. Ia menyoroti nilai strategis seperti konektivitas kawasan pendidikan, permukiman, dan pusat aktivitas ekonomi, efisiensi mobilitas mahasiswa dan masyarakat, integrasi riset dan inovasi teknologi transportasi, hingga model kolaborasi lintas sektor yang dapat direplikasi di wilayah lain.

“Inisiatif BRT ITERA ini tidak hanya berbicara tentang armada dan koridor, tetapi juga mencakup perencanaan rute berbasis data, kelembagaan pengelola, skema pembiayaan berkelanjutan, serta penerimaan sosial masyarakat,” kata Marindo.

Melalui FGD tersebut, Pemprov Lampung berharap memperoleh masukan teknis dan rekomendasi kebijakan yang terukur, meliputi kelayakan teknis dan ekonomi, integrasi dengan sistem transportasi yang sudah ada, skema pendanaan, keberlanjutan operasional, serta peran perguruan tinggi dalam riset, monitoring, dan evaluasi kebijakan.

Adapun rencana awal operasional BRT ITERA akan diuji coba pada rute Mall Boemi Kedaton–ITERA, yang diharapkan dapat dimanfaatkan langsung oleh mahasiswa, dosen, dan civitas akademika. Ke depan, rute ini akan dikembangkan sesuai kebutuhan masyarakat apabila implementasi awal berjalan dengan baik.

“Kita berharap FGD ini bisa melahirkan gagasan-gagasan inovatif, termasuk kritik yang membangun. Pemerintah Provinsi Lampung terbuka terhadap kritik karena dari sanalah kita belajar untuk memperbaiki kebijakan ke depan,” katanya, mengakhiri.