RRI.CO.ID, Bandarlampung: Sektor industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) di wilayah Lampung dan Sumatera Selatan memasuki babak baru. Dewan Pengurus Daerah (DPD) Asosiasi Air Minum Dalam Kemasan Nusantara (AMDATARA) untuk kedua provinsi tersebut resmi dikukuhkan pada Jumat (23/1/2026) di Daja Resto, Bandar Lampung.

Langkah ini diambil guna mempercepat pertumbuhan industri lokal sekaligus mempererat koordinasi antar pengusaha air minum di tingkat regional.

Ketua Umum DPP AMDATARA, Karyanto Wibowo, menjelaskan bahwa pelantikan pengurus daerah ini merupakan kelanjutan dari deklarasi nasional yang telah digelar di Jakarta pada akhir tahun lalu. Menurutnya, kehadiran DPD sangat krusial untuk menjembatani aspirasi para pelaku usaha di daerah dengan kebijakan pusat.

"Kami ingin memastikan asosiasi hadir lebih dekat dengan para anggota di daerah. Kolaborasi yang solid sangat dibutuhkan agar industri AMDK bisa memberikan kontribusi nyata bagi stabilitas ekonomi nasional," tutur Karyanto.

Ia menambahkan, agenda besar setelah pengukuhan ini meliputi Konsolidasi Internal dalam memperkuat struktur organisasi di tingkat daerah, sosialisasi masif guna memberikan edukasi kepada pelaku usaha mengenai visi misi AMDATARA, kemudian kemitraan strategis untuk Membangun komunikasi dua arah dengan pemerintah selaku regulator terkait isu SNI, perizinan air tanah, sertifikasi halal, hingga isu lingkungan seperti manajemen sampah plastik.

Di sisi lain, Raditia Putra Pratama yang baru saja dilantik sebagai Ketua DPD AMDATARA Lampung–Sumatera Selatan, menyatakan kesiapannya untuk memacu roda organisasi. Ia menilai kehadiran wadah resmi ini sudah sangat dinantikan oleh para pengusaha lokal.

"Amanat kami jelas, yakni melakukan akselerasi. Saat ini, dari puluhan perusahaan AMDK yang beroperasi di Lampung dan Sumsel, baru empat perusahaan yang resmi bergabung. Kami melihat ada potensi sekitar 21 hingga 30 perusahaan lain yang akan kami ajak berkolaborasi," ungkap Raditia.

Raditia menekankan bergabung dengan AMDATARA bukan sekadar urusan administrasi, melainkan pembukaan akses terhadap jejaring bisnis yang lebih luas. Melalui asosiasi, pengusaha dapat saling bertukar informasi operasional dan memiliki suara yang lebih kuat saat berhadapan dengan regulasi pemerintah.

"Kami ingin menciptakan ekosistem bisnis yang berkelanjutan. Tidak hanya mengejar profit, tetapi juga bertanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan dan sosial melalui tata kelola perusahaan yang baik," pungkasnya.