RRI.CO.ID, Bandarlampung - Kendala kepengurusan cabang olahraga di sejumlah kabupaten/kota menjadi perhatian serius KONI Lampung menjelang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov), guna menghindari potensi diskualifikasi peserta.

KONI Lampung mengakui, masih terdapat sejumlah kabupaten/kota yang mengalami kendala administratif, terutama terkait kepengurusan cabang olahraga. Kondisi ini berpotensi menghambat pengiriman kontingen, meskipun cabang olahraga yang dipertandingkan telah ditetapkan.

Waketum II KONI Lampung, Riagus Ria mengatakan, untuk mengantisipasi hal tersebut, KONI Lampung telah melakukan langkah proaktif dengan menurunkan tim ke lapangan guna melakukan verifikasi faktual terhadap kesiapan daerah, termasuk legalitas kepengurusan cabang olahraga.

"KONI juga memberikan ruang bagi kabupaten/kota untuk segera membenahi struktur organisasinya. Sejumlah solusi pun ditempuh, seperti pelaksanaan musyawarah kabupaten (muskab) maupun perpanjangan masa kepengurusan, selama tetap memenuhi aspek legalitas," ucapnya, Senin, 23 Maret 2026.

Lebih lanjut ia menjelaskan, yang penting kepengurusan di kabupaten itu ada dan sah secara administrasi, menjadi penegasan dalam proses verifikasi.

Selain itu, terdapat kriteria khusus dalam penentuan cabang olahraga yang dipertandingkan. Secara administratif, cabang olahraga minimal harus diikuti oleh delapan kabupaten/kota atau setengah dari total daerah ditambah satu.

Namun, KONI Lampung juga mempertimbangkan aspek prestasi. Cabang olahraga yang terbukti menjadi penyumbang medali di ajang PON tetap dipertandingkan, meskipun belum memenuhi batas minimal jumlah peserta. Dalam kondisi tertentu, cabang olahraga tetap dapat digelar meski hanya diikuti lima hingga enam kabupaten/kota.

Menurutnya, langkah tersebut diambil sebagai bentuk keseimbangan antara pembinaan olahraga daerah dan target prestasi di tingkat nasional.