RRI.CO.ID, Pringsewu- Kerja keras Pemerintah Kabupaten Pringsewu dalam memperluas jangkauan jaring pengaman sosial mulai membuahkan hasil manis. Berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di Bumi Jejama Secancanan sukses dipangkas dari 8,32% pada 2024 menjadi 7,6 persen pada akhir 2025. Capaian moncer tersebut menempatkan Kabupaten Pringsewu bertengger di peringkat kedua di Provinsi Lampung sebagai daerah dengan akselerasi penurunan angka kemiskinan terbaik.

Bupati Pringsewu, Riyanto Pamungkas, mengungkapkan bahwa keberhasilan ini tidak lepas dari kuatnya sinergitas program antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, salah satunya lewat program pemberdayaan sosial ekonomi.

"Melalui program ATENSI, selain bantuan pemenuhan kebutuhan dasar, juga diberikan bantuan pemberdayaan bagi kelompok rentan, seperti sarana usaha berupa kendaraan roda tiga bagi penyandang disabilitas serta bantuan modal usaha," kata Riyanto di hadapan Wakil Menteri Sosial RI dalam acara penyerahan bantuan Sentra Handayani di Pringsewu, Kamis 11 Juni 2026.

Riyanto menambahkan, salah satu motor penggerak kemandirian ekonomi warganya saat ini adalah program hilirisasi komoditas pertanian. Pemkab tengah gencar mengembangkan singkong menjadi produk tepung Mocaf (Modified Cassava Flour) bebas gluten yang kini jadi ikon baru daerah. Tepung fermentasi ini telah dimanfaatkan para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk memproduksi aneka kue dan mi olahan secara mandiri.

Melihat besarnya dampak stimulus pusat, Pemkab Pringsewu kini langsung tancap gas mengincar program Sekolah Rakyat dari Kemensos. Program pendidikan gratis berasrama ini dinilai cocok untuk memutus rantai kemiskinan ekstrem.

"Kami sedang mengupayakan hibah lahan yang sangat representatif seluas 5 hektare milik Pemprov Lampung yang berada di wilayah Kabupaten Pringsewu bagi pengembangan sarana publik, termasuk pembangunan Sekolah Rakyat," ujar Riyanto.

Mengingat saat ini daerah tengah menghadapi kebijakan efisiensi anggaran, Bupati berharap Kementerian Sosial dapat terus memberikan penguatan, baik dalam bentuk penambahan kuota PBI APBN maupun program stimulus ekonomi demi menjaga tren positif penurunan angka kemiskinan ke depan.