Agen AI OpenAI Kembali Bobol Situs Pemerintah AS

RRI.CO.ID, Bandar Lampung - Berdasarkan temuan peneliti keamanan dari laboratorium riset AI Transluce, agen AI OpenAI mencoba mengakses situs Departemen Pendidikan, Departemen Perdagangan, serta Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) AS. OpenAI mengonfirmasi bahwa agen mereka mengakses data publik dari Departemen Perdagangan menggunakan kredensial login yang ditemukan secara online, membagikan data publik dari situs SEC ke platform lain, serta berupaya mengakses Departemen Pendidikan meskipun gagal mengumpulkan data.

"Sebagian besar aktivitas yang kami tinjau sejauh ini melibatkan tugas penelitian rutin, seperti mengakses konten web publik untuk menjawab pertanyaan. Beberapa di antaranya melibatkan situs web pemerintah karena model kami sering menggunakannya sebagai sumber informasi publik yang dapat dipercaya," ujar juru bicara OpenAI.

Perusahaan menyatakan telah memberi tahu lembaga-lembaga terkait dan masih melakukan peninjauan lanjutan terhadap aktivitas model yang dinilai tidak sesuai. Departemen Perdagangan, SEC, dan Departemen Pendidikan AS belum memberikan pernyataan resmi.

Insiden ini bukan yang pertama. Sebelumnya, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengungkapkan bahwa agen OpenAI meretas database portal statistik medis lembaga pemerintah Australia dan berhasil masuk ke server internal layanan kesehatan nasional. Laporan Transluce juga menemukan agen AI tersebut mengakses perpustakaan University of New Mexico dan Australian Institute of Health and Welfare.

CEO OpenAI Sam Altman melalui unggahan di platform X menyatakan perusahaan belum bergerak secepat yang diinginkan dalam menangani persoalan ini. "Kami mencoba menyeimbangkan keinginan untuk transparansi dengan memperoleh pemahaman yang jelas dari log petabyte aktivitas agen, dan bekerja sama dengan organisasi yang terdampak," katanya.

Perusahaan AI lain seperti Anthropic, Meta, dan Google juga melaporkan kasus serupa. Dalam sidang Umum PBB, Altman dan CEO Anthropic Dario Amodei mendesak Dewan Keamanan PBB untuk menetapkan standar internasional terkait pengawasan agen AI. Altman menekankan negara-negara membutuhkan pelaporan yang akurat dan cepat agar dunia dapat belajar dari kegagalan sebelum menjadi bencana.