RRI.CO.ID, Tulang Bawang Barat - Pemkab Tulang Bawang Barat mengikuti rapat koordinasi wilayah dalam rangka percepatan dan perluasan digitalisasi daerah (P2DD) 2026.

Acara yang diselenggarakan pada Senin (9/2/2026) ini berlangsung secara hybrid, daring serta luring dan diikuti seluruh Pemda di wilayah barat yang meliputi Sumatera, Jawa dan Bali.

Jajaran Pemda se-Provinsi Lampung mengikuti kegiatan ini di Hotel Radisson, Kota Bandar Lampung. Kegiatan ini bertujuan untuk mensinergikan langkah strategis dalam mentransformasikan sistem keuangan daerah menuju ekosistem digital yang terintegrasi.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Lampung, Bimo Epyanto, memaparkan beberapa poin terkait penguatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). 

“Digitalisasi bukan lagi pilihan, melainkan keharusan untuk memastikan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel," ujarnya.

Dia menjelaskan melalui implementasi KKP (Kartu Kredit Pemerintah) Domestik dan SNAP (Standar Nasional Open API Pembayaran), diharapkan perbankan daerah dapat memberikan layanan yang lebih cepat dan aman bagi transaksi pemda.

"BI mendorong kolaborasi dan sinergi antar _stakeholder_, utamanya untuk mendorong kemandirian daerah, penyediaan pelayanan masyarakat yang lebih baik, cepat dan berdampak langsung serta untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan adil," jelasnya.

Dengan sinergi antara Bank Indonesia, sektor perbankan, dan pemerintah daerah, diharapkan indeks digitalisasi di wilayah Lampung, khususnya Tubaba dapat mengalami peningkatan signifikan yang berujung pada penguatan ekonomi lokal.

Sekda Tubaba,  Iwan Mursalin, menyatakan dukungan percepatan P2DD di Tubaba. "Kami dorong digitalisasi di Tubaba, tahun ini  ditargetkan seluruh OPD akan menggunakan KKPD dalam transaksi, juga  digitalisasi sektor pajak dan retribusi daerah, ini penting untuk peningkatan PAD," ujarnya.

"Yang tidak kalah penting adalah ketersediaan infrastruktur digital yang ada di daerah, akses internet dan layanan telekomunikasi yang memadai masih perlu dibenahi. Ini yang menjadi poin krusial, perlu intervensi juga dorongan dari pemerintah pusat untuk pemerataannya," katanya, mengakhiri.