KBRN, Tulang Bawang Barat: Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat menandatangani rencana aksi kolaboratif peningkatan efektivitas pengendalian korupsi 2025 bersama Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Lampung. Penandatanganan dilakukan Bupati Tubaba, Novriwan Jaya, dan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung, Agus Setiawan, di Kantor BPKP Provinsi Lampung, Bandarlampung, Rabu (8/10/2025).

Langkah ini merupakan wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Tubaba dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, sekaligus upaya strategis dalam meningkatkan efektivitas pengendalian korupsi di lingkungan pemerintah daerah.

Rencana aksi kolaboratif ini memuat beberapa langkah strategis, di antaranya, perbaikan kebijakan, sistem, dan budaya antikorupsi, termasuk penyusunan rencana pembelajaran antikorupsi di lingkungan pemerintah dan satuan pendidikan, serta penguatan anggaran program antikorupsi di setiap perangkat daerah.

Kemudian, penguatan sistem Whistleblowing, melalui revisi Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2022 agar sesuai dengan Permendagri Nomor 8 Tahun 2023, penyusunan SOP penanganan pengaduan masyarakat (internal dan eksternal), serta publikasi saluran pengaduan di website resmi pemerintah daerah dan OPD.

"Lalu terkait asesmen dan mitigasi risiko korupsi, dengan penyusunan dan pembaruan register risiko fraud pada seluruh OPD, Sekretariat DPRD, dan kecamatan, serta monitoring tindak lanjut pengendalian risiko kecurangan," kata Novriwan.

Selain itu, BPKP akan melakukan konsultasi pengawasan bidang investigasi, pengendalian kecurangan, serta pemantauan progres rencana aksi yang dilaporkan secara berkala hingga 2026.

Dengan adanya penandatanganan ini, Pemkab Tubaba dan BPKP Lampung menyatakan komitmen bersama untuk memperkuat sinergi pencegahan korupsi dan meningkatkan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) di Kabupaten Tulang Bawang Barat.