RRI.CO.ID, Bandar Lampung - China menyatakan penolakan tegas atas keputusan pemerintah Inggris yang menasionalisasi British Steel. Kementerian Perdagangan China pada Jumat (17/7/2026) menyebut langkah tersebut telah "melanggar secara serius hak dan kepentingan sah Jingye Group" serta merusak kepercayaan perusahaan-perusahaan China yang berinvestasi di Inggris.

Sebelumnya, pada Kamis (16/7/2026), pemerintah Inggris mengumumkan pengambilalihan penuh British Steel ke tangan negara, dengan alasan untuk melindungi ribuan lapangan kerja dan menjaga kemampuan industri strategis nasional.

Inggris sejatinya telah menguasai operasional pabrik baja di Scunthorpe sejak tahun lalu, namun kepemilikan resmi masih berada di tangan Jingye Group — perusahaan asal China — sehingga membatasi kewenangan pemerintah dalam menentukan arah perusahaan. Kini, dengan nasionalisasi penuh, pemerintah Inggris memiliki kendali dan kebebasan penuh untuk menentukan masa depan pabrik tersebut.

Beijing menilai tindakan Inggris dilakukan dengan mengabaikan kontribusi signifikan Jingye bagi perekonomian dan masyarakat Inggris, serta dilakukan atas nama keamanan nasional secara sepihak. China pun meminta Inggris untuk "menepati dengan tulus" kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian Investasi Bilateral China–Inggris yang telah berlaku sejak 1986.

Menanggapi pernyataan Beijing, juru bicara pemerintah Inggris menyatakan bahwa negosiasi telah dilakukan dengan Jingye, namun "tidak dimungkinkan untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan pembayar pajak." Inggris juga menegaskan tetap membuka diri terhadap investasi China.

Sementara itu, Jingye Group diketahui tengah menuntut kompensasi, mengingat perusahaan mengklaim kerugian hingga 700.000 poundsterling per hari. Menteri Usaha Kecil Blair McDougall menyatakan pemerintah akan menunjuk penilai independen pada musim gugur mendatang untuk menentukan besaran kompensasi yang layak, yang menurutnya bisa saja bernilai nol.

Nasionalisasi British Steel ini dilakukan setelah Parlemen Inggris pada Rabu (15/7/2026) mengesahkan undang-undang yang memungkinkan pemerintah mengambil alih industri baja demi kepentingan publik.

Keputusan ini muncul di tengah momen krusial secara politik — Perdana Menteri baru Andy Burnham dijadwalkan mulai menjabat pada Senin mendatang dan harus segera menyeimbangkan sikap terhadap China dengan kepentingan ekonomi Inggris.

Pabrik Scunthorpe mempekerjakan sekitar 2.700 orang secara langsung, serta menopang ribuan lapangan kerja lain dalam rantai pasok. Pabrik ini menghasilkan jenis baja khusus yang belum diproduksi di tempat lain di Inggris — termasuk untuk kebutuhan Network Rail dan industri konstruksi. Jika pabrik ini berhenti berproduksi, Inggris akan menjadi satu-satunya negara anggota G7 yang tidak mampu memproduksi baja murni.

Pemerintah Inggris diketahui menanggung biaya operasional pabrik lebih dari satu juta poundsterling per hari, sementara Kantor Audit Nasional pada Maret lalu mencatat angka tersebut mencapai 1,3 juta poundsterling per hari.

British Steel terakhir kali berada di bawah kepemilikan negara pada 1988, sebelum diprivatisasi oleh pemerintahan Perdana Menteri Margaret Thatcher.