RRI.CO.ID, Bandar Lampung - Rencana akuisisi senilai $110 miliar antara Paramount Skydance dan Warner Bros. Discovery menghadapi rintangan baru. Pemerintah Inggris menyatakan kemungkinan besar akan turun tangan menghentikan kesepakatan tersebut, sebuah langkah yang berpotensi mengacaukan rencana penyelesaian merger raksasa media ini.
Menteri Kebudayaan Inggris, Lisa Nandy, mengungkapkan bahwa pihaknya "berniat untuk melakukan intervensi" terhadap upaya Paramount mengakuisisi CNN, HBO, studio film Warner Bros, dan aset Warner Bros. Discovery lainnya. Alasan utamanya adalah kekhawatiran terhadap dampak akuisisi ini pada keberagaman media di Inggris.
"Setelah berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait dan melakukan riset independen, Departemen saya hari ini telah mengirimkan surat kepada pemilik Warner Bros Discovery saat ini maupun calon pemiliknya, untuk memberi tahu bahwa saya berniat melakukan intervensi," ujar Nandy dalam pernyataan resminya.
Istilah "minded to" dalam sistem pemerintahan Inggris lazim digunakan pejabat untuk mengumumkan rencana tindakan sebelum menempuh langkah hukum resmi. Meski Nandy menegaskan belum mengambil "keputusan akhir terkait intervensi pada tahap ini," kedua perusahaan kini diberi waktu satu minggu untuk merespons surat tersebut.
Sinyal yang ditunjukkan Nandy jelas mengarah pada intervensi. Jika benar terjadi, proses investigasi ini akan menjadi rintangan besar bagi Paramount. Regulator media Inggris, Ofcom, akan ditugaskan mengevaluasi kesepakatan ini, melengkapi penyelidikan yang sudah berjalan dari Competition and Markets Authority (CMA).
Nandy menyebut pertimbangan intervensinya didasarkan pada kepentingan publik, termasuk memastikan adanya "pluralitas pandangan yang memadai dalam media berita" serta "pluralitas pihak yang memadai dalam mengendalikan perusahaan media."
Juru bicara Warner Bros. Discovery memilih tidak memberikan komentar atas pernyataan Nandy. Sementara itu, juru bicara Paramount menyampaikan kepada CNN bahwa pihaknya menghargai komunikasi konstruktif yang terus berlangsung dengan berbagai badan pemerintah dan otoritas terkait, termasuk di Inggris, serta tetap yakin transaksi yang diajukan tidak menimbulkan masalah pluralitas media di negara tersebut.
Paramount sebelumnya menargetkan kesepakatan ini rampung pada kuartal ketiga tahun ini, atau paling lambat akhir September. Selama berbulan-bulan, pertemuan korporat membahas integrasi Paramount dan WBD telah berlangsung secara intensif.
Apabila Paramount gagal mengantongi seluruh persetujuan yang diperlukan hingga akhir September, klausul penambah nilai kesepakatan akan berlaku, yaitu tambahan 25 sen per lembar saham WBD setiap kuartal hingga persetujuan diperoleh. Skema ini berarti tambahan biaya sekitar $627 juta per kuartal, atau kurang lebih $7 juta per hari, sehingga semakin mendorong Paramount untuk mempercepat penyelesaian transaksi.
Namun, proses peninjauan oleh Ofcom diperkirakan memakan waktu minimal beberapa minggu, bahkan berpotensi berbulan-bulan.
Di sisi lain, regulator Uni Eropa juga tengah mengkaji kesepakatan ini, meski Komisi Eropa diperkirakan tidak akan menghalangi prosesnya.
Paramount sejauh ini telah berhasil melewati berbagai rintangan regulasi di banyak negara, termasuk di Amerika Serikat, di mana Departemen Kehakiman menyetujui kesepakatan ini pada awal Juni tanpa syarat tambahan apa pun. Sejumlah pihak mengkritik Paramount karena dianggap mendekati pemerintahan Trump demi mendapatkan perlakuan menguntungkan dari Departemen Kehakiman.
Dalam pernyataannya, Departemen Kehakiman AS menyebutkan bahwa transaksi ini tidak berpotensi merugikan persaingan usaha maupun konsumen Amerika.
Sementara itu, komite federal di AS masih mengevaluasi ketergantungan kesepakatan ini pada pendanaan dari negara-negara Timur Tengah. Ketua FCC, Brendan Carr, menegaskan pihaknya akan mengikuti fakta yang ditemukan berdasarkan hasil peninjauan tersebut.
Koalisi jaksa agung tingkat negara bagian di AS turut mencermati kesepakatan Paramount-WBD ini. Para analis memperkirakan mereka akan mengajukan gugatan untuk menghentikan merger pada musim panas ini.
Dalam wawancara di MS NOW akhir pekan lalu, Jaksa Agung California, Rob Bonta, kembali menegaskan pandangannya bahwa terdapat banyak "tanda bahaya" dalam kesepakatan Paramount ini. "Kami akan mengambil keputusan dalam beberapa minggu mendatang," tambah Bonta.
Di pihak lain, eksekutif Paramount berpendapat gugatan antitrust dari negara-negara bagian tersebut tidak memiliki dasar kuat. Awal bulan ini, perusahaan menyatakan bahwa kesepakatan ini bersifat pro-kompetisi, menghasilkan perusahaan yang lebih kuat dan mampu bersaing dengan platform teknologi dominan di tengah industri yang semakin kompetitif dalam memperebutkan audiens, talenta, teknologi, dan investasi.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....