RRI.CO.ID, Bandar Lampung - Menteri Pertahanan Jepang Shinjiro Koizumi menyatakan bahwa negaranya selalu menghormati hukum internasional dan tidak pernah meninggalkan prinsipnya sebagai bangsa yang cinta damai. Pernyataan ini disampaikan dalam forum Shangri-La Dialogue yang diselenggarakan oleh International Institute for Strategic Studies (IISS).

Koizumi menegaskan bahwa tudingan neo-militerisme terhadap Jepang adalah hal yang sama sekali tidak berdasar. Ia bahkan mempertanyakan logika tuduhan tersebut dengan menyebut bahwa Jepang tidak memiliki senjata nuklir maupun pembom strategis, namun justru dilabeli militeristis.

"Ada negara yang memiliki arsenal senjata nuklir besar dan pembom strategis. Jepang tidak punya senjata seperti itu, namun Jepang disebut neo-militeris. Bukankah itu aneh?" ujar Koizumi.

Sebelumnya, Kementerian Pertahanan China pada 28 Mei 2025 menyerukan komunitas internasional untuk bersama-sama membendung neo-militerisme Jepang, sebagaimana dilaporkan kantor berita resmi Xinhua.

Transparansi Jadi Kunci

Dalam pidatonya, Koizumi mengusung tiga prinsip utama untuk menjaga perdamaian kawasan Asia-Pasifik, yakni kepercayaan, transparansi, dan dialog. Ia menegaskan bahwa transparansi adalah "fondasi dalam meredakan ketegangan dan mencegah krisis."

Koizumi juga menyoroti peningkatan belanja pertahanan China yang dinilai terus tumbuh pesat tanpa disertai transparansi yang memadai. Hal ini, menurutnya, menjadi kekhawatiran serius bagi Jepang dan komunitas internasional.

Sebagai respons terhadap dinamika keamanan global yang terus berkembang — termasuk ancaman berbasis kecerdasan buatan, perang siber, dan penggunaan sistem tak berawak — Jepang menyatakan akan memperkuat kapabilitas pertahanannya dengan standar transparansi tinggi.

Absennya China di Forum

Koizumi turut mengungkapkan kekecewaannya karena tidak dapat bertemu langsung dengan Menteri Pertahanan China Dong Jun di forum tersebut. Dong Jun absen dari Shangri-La Dialogue untuk tahun kedua berturut-turut. China hanya mengirimkan delegasi tingkat lebih rendah yang dipimpin Mayor Jenderal Meng Xiangqing dari Universitas Pertahanan Nasional Tentara Pembebasan Rakyat.

Meng sebelumnya sempat menyinggung Tokyo dengan mengingatkan bahwa 2026 merupakan peringatan ke-80 pembukaan Tribunal Militer Internasional untuk Timur Jauh, di mana para pemimpin Jepang diadili atas kejahatan perang pada 1946.

Koizumi menekankan bahwa perbedaan pandangan antarnegara adalah hal yang wajar, namun penyelesaiannya harus ditempuh melalui dialog yang jujur dan berkelanjutan — bukan melalui pengulangan tuduhan tanpa dasar di hadapan pihak yang tidak hadir.

"Justru karena ada perbedaan pandangan, kita perlu terus berdialog," pungkasnya.