ABC Lawan FCC, Sebut Lisensi Stasiun TV Sebagai Balas Dendam Politik

  • 31 Mei 2026 19:25 WIB
  •  Bandar Lampung

RRI.CO.ID, Bandar Lampung - ABC secara resmi mengajukan perpanjangan lisensi delapan stasiun televisi lokal miliknya, namun dengan catatan keras: pengajuan itu dilakukan "di bawah protes sebagai respons atas perintah yang melanggar hukum, sewenang-wenang, dan inkonstitusional" dari FCC.

Dalam surat keberatan yang dilampirkan, ABC menuding FCC menggunakan "pembalasan dan paksaan inkonstitusional" untuk mengancam kebebasan berbicara. ABC menegaskan, satu-satunya alasan masuk akal di balik perintah perpanjangan dini ini adalah untuk menghukum stasiun atas siaran yang tidak disukai pemerintah.

Perintah FCC itu sendiri tergolong tidak lazim. ABC mencatat bahwa lembaga tersebut tidak pernah meminta perpanjangan lisensi lebih awal dalam lebih dari lima dekade terakhir, dan belum pernah sekalipun meminta perpanjangan serentak untuk sekelompok stasiun yang dimiliki bersama jaringan yang sama.

KRONOLOGI TEKANAN FCC TERHADAP ABC/DISNEY

  1. FCC membuka investigasi atas praktik DEI Disney
  2. FCC mengeluarkan ancaman terkait lelucon Jimmy Kimmel
  3. FCC menyelidiki acara "The View" atas dugaan pelanggaran aturan "waktu setara"
  4. FCC memerintahkan perpanjangan dini lisensi 8 stasiun ABC

Ketua FCC Brendan Carr berdalih bahwa tantangan lisensi ini merupakan bagian dari penyelidikan atas program keberagaman Disney yang diduga melanggar hukum anti-diskriminasi federal. Namun Komisioner FCC satu-satunya dari kubu Demokrat, Anna Gomez, menolak narasi tersebut. Ia menyebut alasan diskriminasi itu hanyalah dalih untuk menyerang Disney secara politis.

"Disney dan stasiun-stasiun ABC-nya adalah korban terbaru dari kampanye sensor dan kendali pemerintahan ini," tegas Gomez. Ia mendorong para penyiar untuk tidak gentar menghadapi ancaman FCC.

Disney merespons dengan menggandeng pengacara konservatif terkemuka Paul Clement — ahli litigasi Mahkamah Agung — yang pada 7 Mei lalu mengirim surat ke FCC, menyebut penyelidikan pemerintah sebagai ancaman luas terhadap kebebasan berbicara.

ABC memperingatkan bahwa bila penyiar harus mempertimbangkan risiko pembalasan regulasi sebelum mengambil keputusan editorial, maka publik akan kehilangan akses terhadap jurnalisme yang bebas dari pengaruh pemerintah.

Para ahli hukum menilai respons-respons ABC ini tampak ditulis sebagai persiapan menghadapi pertempuran di pengadilan — sebuah ujian konstitusional yang berpotensi mengubah lanskap kebebasan pers di Amerika Serikat.

google-preference

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru Lainnya

Memuat berita terbaru.....