Warga Pematang Sawa, Tanggamus Harapkan Infrastruktur dan Akses Telekomunikasi

RRI.CO.ID, Bandar Lampung : Sebanyak sembilan pekon di Kecamatan Pematang Sawa, Kabupaten Tanggamus, masih menghadapi keterbatasan akses transportasi dan jaringan telekomunikasi.

Kondisi tersebut membuat masyarakat di sejumlah wilayah harus menghadapi kendala dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, termasuk mengakses layanan pendidikan, kesehatan, pemerintahan, hingga mengembangkan perekonomian.

Kepala Pekon Tampang Muda, Kecamatan Pematang Sawa, Kabupaten Tanggamus, Hamid dalam obrolan program Seruit di RRI Bandar Lampung, mengatakan pembangunan infrastruktur, khususnya akses jalan darat dan jaringan telekomunikasi, menjadi kebutuhan yang sangat diharapkan masyarakat.

Menurutnya, keberadaan akses jalan darat akan membuka konektivitas antarwilayah sekaligus mempermudah mobilitas masyarakat dalam menjalankan berbagai aktivitas.

“Harapan kami, akses jalan darat bisa segera dibuka dan dibangun. Selama ini masyarakat masih menghadapi keterbatasan akses, sehingga aktivitas untuk keluar masuk wilayah menjadi tidak mudah,” ujar Hamid dalam dialog radio.

Ia menjelaskan, keterbatasan akses juga berdampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Hasil produksi warga akan lebih mudah dipasarkan apabila tersedia infrastruktur transportasi yang memadai.

Dampak keterbatasan akses juga dirasakan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hamid menyebut harga sejumlah kebutuhan rumah tangga menjadi lebih tinggi karena distribusi menuju wilayah tersebut menghadapi kendala.

Salah satunya adalah LPG bersubsidi ukuran tiga kilogram. Menurut Hamid, harga LPG tiga kilogram di wilayahnya dapat mencapai Rp30 ribu per tabung.

“Untuk gas LPG tiga kilogram, harganya bisa sampai Rp30 ribu per tabung,” kata Hamid.

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi salah satu gambaran bagaimana keterbatasan akses transportasi dapat berpengaruh terhadap biaya distribusi dan harga kebutuhan masyarakat.

Selain akses jalan darat, Hamid menyebut ketersediaan jaringan telekomunikasi juga menjadi kebutuhan mendesak bagi masyarakat di wilayah tersebut.

Hingga kini, masyarakat di sejumlah pekon masih mengalami keterbatasan jaringan telepon. Kondisi itu membuat komunikasi dengan keluarga, pemerintah, maupun pihak luar menjadi sulit.

Menurut Hamid, jaringan telekomunikasi tidak hanya dibutuhkan untuk berkomunikasi, tetapi juga semakin penting untuk mendukung pendidikan, pelayanan publik, memperoleh informasi, serta kegiatan ekonomi masyarakat.

Keterbatasan akses tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi wilayah Pematang Sawa yang memiliki sejumlah kawasan dengan kondisi geografis yang sulit dijangkau.

Hamid berharap pemerintah dapat memberikan perhatian lebih terhadap pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut, sehingga masyarakat yang tinggal di daerah terisolir dapat memperoleh akses dan kesempatan yang sama dengan masyarakat di wilayah lainnya.

Ia juga berharap pembangunan dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan dengan melibatkan pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, serta berbagai pihak terkait.

“Yang kami harapkan adalah bagaimana masyarakat di wilayah yang masih terisolir ini bisa mendapatkan akses. Dengan adanya jalan dan jaringan komunikasi, tentu akan banyak hal yang bisa berkembang, termasuk pendidikan, kesehatan dan perekonomian masyarakat,” katanya.

Hamid menilai pembangunan infrastruktur menjadi salah satu kunci untuk membuka keterisolasian wilayah. Akses yang lebih baik diyakini dapat memperlancar mobilitas masyarakat, menekan biaya distribusi kebutuhan pokok, sekaligus membuka peluang pengembangan potensi ekonomi lokal.

Masyarakat juga diharapkan dapat ikut menjaga dan merawat infrastruktur yang nantinya dibangun agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.