RRI.CO.ID, Bandarlampung - Empat desa di Way Haru, Kecamatan Bengkunat, Kabupaten Pesisir Barat, masih menghadapi keterisolasian akibat belum adanya akses jalan memadai. Wilayah ini dikelilingi kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan sehingga akses transportasi sangat terbatas. Kondisi tersebut sudah berlangsung sejak puluhan tahun lalu. Masyarakat mengandalkan jalur setapak dan kendaraan sederhana saat cuaca mendukung.

Penjabat Peratin Pekon Way Haru, Tasman, menyebut masyarakat telah menetap di wilayah itu sejak lama, bahkan mencapai delapan generasi. Ia mengatakan hingga kini belum ada pembangunan jalan dari pemerintah.

“Kalau yang sifatnya program pemerintah, baik dari kabupaten, provinsi, maupun pusat, belum pernah ada,” ujar Tasman. "Selama ini, warga hanya mengandalkan gotong royong untuk membuka akses."

Menurut Tasman, kendala utama pembangunan jalan terletak pada perizinan kawasan hutan. Akses menuju Way Haru harus melewati kawasan taman nasional sehingga membutuhkan izin dari pemerintah pusat. Ia menyebut upaya masyarakat sering terhambat karena izin belum diterbitkan.

“Kalau dipaksakan tanpa izin, masyarakat yang akan jadi korban,” katanya.

Kondisi ini berdampak pada mobilitas dan aktivitas ekonomi warga. Saat musim hujan, jalan menjadi sulit dilalui bahkan kendaraan harus dipikul saat menyeberangi aliran sungai.

Mayoritas warga bekerja sebagai petani dengan hasil panen yang sebenarnya cukup baik. Namun, keterbatasan akses membuat distribusi hasil pertanian tidak optimal.

Tasman menilai masyarakat tetap menjalankan kewajiban sebagai warga negara, tetapi belum sepenuhnya mendapatkan hak dasar. Ia juga menyinggung janji pembangunan yang kerap muncul saat masa kampanye.

“Saat kampanye banyak yang datang, tapi setelah terpilih janji-janji itu tidak terealisasi,” ujarnya. "Hal ini menambah kekecewaan masyarakat."

Ia berharap pemerintah daerah hingga pusat segera memberi perhatian serius terhadap pembangunan akses jalan. Menurutnya, solusi dapat ditempuh tanpa mengurangi luas kawasan hutan, misalnya dengan skema penggantian lahan.

Tasman menegaskan akses jalan menjadi kebutuhan utama masyarakat Wayharu. Jika akses terbuka, perekonomian warga diyakini akan berkembang lebih baik.