RRI.CO.ID, Bandar Lampung - Program magang kerja kini telah menjadi syarat kelulusan wajib di hampir seluruh perguruan tinggi, namun pelaksanaannya di lapangan sering kali menyisakan cerita pilu bagi mahasiswa. Banyak anak muda mengeluhkan adanya praktik eksploitasi di mana mereka diberikan beban kerja dan tanggung jawab yang setara dengan karyawan penuh waktu, namun tanpa kompensasi finansial yang layak atau bahkan tanpa dibayar sama sekali. Isu hak-hak "anak magang" ini kini menjadi perbincangan hangat dan kritis di berbagai platform media sosial khusus karier.

Bagi mahasiswa, magang seharusnya menjadi sarana pembelajaran dan adaptasi untuk mengenal atmosfer dunia kerja yang sesungguhnya di bawah bimbingan mentor. Namun, kenyataannya banyak perusahaan yang memanfaatkan tenaga magang sebagai pekerja murah untuk memotong biaya operasional tanpa memberikan jaminan perlindungan kerja yang jelas. Kondisi ini menempatkan anak muda dalam posisi dilematis: bertahan demi selembar sertifikat dan relasi, atau keluar namun menanggung risiko akademik.

Serikat pekerja muda dan akademisi mulai vokal menuntut adanya regulasi hukum yang lebih tegas dari pemerintah terkait standar upah minimum dan batasan jam kerja untuk peserta magang. Universitas juga didesak untuk tidak lepas tangan dan harus lebih selektif dalam menjalin kemitraan dengan perusahaan agar mahasiswanya tidak menjadi korban eksploitasi. Perlindungan ini dinilai penting agar esensi program magang tidak melenceng menjadi praktik kerja paksa terselubung yang merugikan mental generasi muda.

Kesadaran akan hak-hak pekerja sejak usia muda diharapkan dapat membentuk ekosistem ketenagakerjaan yang lebih sehat dan beretika di masa depan. Anak muda kini mulai berani membagikan ulasan mengenai perusahaan yang memperlakukan pekerja magang dengan buruk, sebuah langkah transparansi digital yang memaksa korporasi untuk membenahi sistem manajemen mereka. Menghargai tenaga kerja muda adalah investasi awal untuk menciptakan profesionalitas yang berkelanjutan.