Digitalisasi Perkuat Pencegahan Korupsi

RRI.CO.ID, Bandarlampung - Digitalisasi tata kelola pemerintahan dinilai menjadi salah satu langkah penting untuk memperkuat pencegahan korupsi. Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung, Dr. Yusdianto, S.H., M.H., mengatakan pencegahan korupsi membutuhkan perubahan sistemik yang tidak hanya berfokus pada perilaku individu. Digitalisasi tata kelola pemerintahan dinilai menjadi salah satu langkah penting untuk memperkuat pencegahan korupsi. Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung, Dr. Yusdianto, S.H., M.H., mengatakan pencegahan korupsi membutuhkan perubahan sistemik yang tidak hanya berfokus pada perilaku individu.

Menurut Yusdianto, tata kelola pemerintahan yang baik harus melibatkan sinergi antara regulator, pelaksana, dan pengawas. Ketiga unsur tersebut perlu memiliki komitmen dan cara pandang yang sama dalam mencegah serta memberikan sanksi terhadap praktik korupsi.

"Sistem pemerintahan juga perlu terus bertransformasi dengan memanfaatkan teknologi. Digitalisasi tata kelola dapat menjadi alat untuk membangun sistem yang lebih terintegrasi sehingga ruang terjadinya penyalahgunaan kewenangan dapat diminimalkan," ujar Yusdianto.

Selain digitalisasi, Yusdianto menekankan pentingnya proses rekrutmen yang mengutamakan integritas, reputasi, dan kompetensi. Menurutnya, pengisian jabatan tidak seharusnya hanya mempertimbangkan popularitas atau relasi, tetapi harus menggunakan sistem yang dapat dipertanggungjawabkan dan diketahui publik.

"Transparansi penggunaan anggaran juga menjadi bagian penting dalam pencegahan korupsi. Ia mengatakan masyarakat perlu mendapatkan akses terhadap informasi mengenai proses pengesahan, pelaksanaan, pelaporan, hingga pengawasan anggaran agar publik dapat ikut melakukan kontrol." ujar Yusdianto.

Yusdianto menegaskan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik harus dibangun dengan komitmen bersama. Pemerintah, aparat pengawas, dan masyarakat perlu memiliki tujuan yang sama untuk menciptakan sistem pemerintahan yang transparan dan tidak memberikan ruang toleransi terhadap korupsi.