RRI.CO.ID, Bandarlampung - Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Mesuji Sekampung menawarkan solusi pemanfaatan jaringan irigasi air tanah guna mengantisipasi kegagalan panen akibat fenomena El Nino Godzilla. Langkah ini diambil mengingat sumber air permukaan seperti bendungan dan embung di wilayah Lampung sudah mulai mengalami penyusutan debit yang cukup drastis.

Kondisi Bendungan Margatiga, Way Jepara, dan Way Rarem dilaporkan terus mengalami defisit air sehingga sulit untuk melayani kebutuhan irigasi secara maksimal hingga akhir tahun. Sumur bor dinilai menjadi senjata yang lebih efektif dibandingkan embung karena sumber air tanah cenderung lebih stabil dan mudah diakses saat puncak kemarau ekstrem melanda.

Saat ini tercatat baru tersedia sekitar 115 titik sumur bor eksisting yang tersebar di beberapa wilayah potensial di Provinsi Lampung. Kabupaten Lampung Selatan dan Lampung Timur menjadi daerah dengan sebaran sumur bor terbanyak guna mendukung produktivitas lahan pertanian yang memiliki risiko kekeringan tinggi.

Kepala BBWS Mesuji Sekampung, Elroy Koyari, mendorong seluruh pemerintah kabupaten dan kota untuk segera memetakan kebutuhan air tanah di wilayah masing-masing. Ia membuka kesempatan bagi daerah lain untuk mengajukan usulan pembangunan sumur bor baru sebelum batas waktu yang ditentukan berakhir bulan depan.

“Irigasi melalui jaringan air tanah ini menjadi alternatif utama karena sumur bor lebih mudah mendapatkan sumber air dibandingkan embung saat kondisi sangat kering,” ujar Elroy Koyari, Kamis 16 April 2026.

Hingga saat ini usulan bantuan tersebut baru diterima dari empat daerah yaitu Lampung Selatan, Lampung Timur, Tulang Bawang Barat, dan Lampung Tengah. Satuan kerja terkait akan segera melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat di Jakarta guna menentukan prioritas wilayah yang akan mendapatkan pelayanan irigasi air tanah.

Pemerintah daerah diharapkan bergerak cepat dalam merespons tawaran ini agar proses pembangunan infrastruktur air tanah dapat segera diimplementasikan di lapangan. Sinergi antara kebijakan pusat dan usulan daerah menjadi kunci utama dalam menjaga kedaulatan pangan Lampung di tengah ancaman anomali iklim yang luar biasa.