RRI.CO.ID, Bandarlampung – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung melakukan langkah strategis dengan menggandeng Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) guna memperkuat kolaborasi pembangunan berbasis data. Pertemuan penting ini bertujuan untuk menyelaraskan persepsi mengenai pentingnya keakuratan indikator statistik dalam menentukan arah kebijakan ekonomi daerah di masa depan.

Kepala BPS Provinsi Lampung Ahmadriswan Nasution menekankan setiap kebijakan yang diambil pemerintah harus berlandaskan pada data yang mencerminkan kondisi lapangan secara objektif. Pengumpulan data secara prosedural menjadi mandat utama lembaga guna memastikan potret ekonomi Bumi Ruwa Jurai tersaji secara akurat dan tepat sasaran.

“Data yang tidak mencerminkan kondisi sebenarnya dapat mengarah pada kebijakan yang kurang tepat,” ujar Ahmadriswan Nasution, Kamis 9 April 2026.

Sinergi ini menjadi sangat krusial mengingat BPS akan segera melaksanakan hajat besar Sensus Ekonomi 2026 untuk memotret peta kekuatan ekonomi nasional dan daerah. Melalui sensus sepuluh tahunan tersebut, pemerintah berharap dapat melihat pergeseran pola konsumsi masyarakat serta perkembangan sektor perdagangan berbasis digital secara menyeluruh.

Perwakilan PSMTI Lampung Christian Chandra menyatakan kesiapan organisasi dalam mendukung sosialisasi program tersebut kepada jaringan pelaku usaha yang lebih luas. Ia menilai modal sosial yang dimiliki paguyuban dapat menjadi jembatan efektif dalam menyampaikan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengisian data statistik.

Rencana kegiatan sosialisasi bersama mulai dimatangkan termasuk inovasi program pengisian data secara kolektif yang difasilitasi langsung oleh pihak PSMTI. Langkah inovatif ini diharapkan mampu meningkatkan literasi statistik sekaligus menghapus kekhawatiran masyarakat terkait kerahasiaan informasi individu yang dijamin oleh undang-undang.

Audiensi ini menjadi titik awal penguatan sinergi lintas sektor demi mendorong pembangunan Lampung yang lebih berkelanjutan dan berbasis fakta. Kedua pihak bersepakat kolaborasi aktif antara pemerintah dan organisasi kemasyarakatan merupakan kunci utama dalam mewujudkan satu data Indonesia yang berkualitas.