RRI.CO.ID, Bandarlampung – Pemerintah Provinsi Lampung memberikan penegasan khusus mengenai operasional lembaga pendidikan di tengah persiapan implementasi sistem kerja fleksibel bagi para pegawai daerah. Seluruh satuan pendidikan mulai dari tingkat dasar hingga menengah dipastikan tetap melaksanakan aktivitas belajar mengajar secara tatap muka di sekolah.

Kebijakan bekerja dari rumah atau Work From Home yang direncanakan bergulir setiap hari Jumat tersebut tidak berlaku bagi kalangan guru maupun siswa. Proses pendidikan dinilai memerlukan kehadiran fisik secara langsung guna menjamin kualitas transfer ilmu serta pembentukan karakter anak didik secara optimal.

Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan menyebut aturan mengenai jam pelajaran tetap merujuk pada ketentuan yang telah ditetapkan oleh kementerian terkait. Hingga saat ini pemerintah daerah belum menerima instruksi khusus mengenai penerapan skema kerja daring bagi tenaga pendidik di lingkungan sekolah.

Para guru diwajibkan tetap melaksanakan tugas sesuai jadwal yang berlaku guna memastikan kurikulum pendidikan dapat terselesaikan tepat waktu. Kedisiplinan tenaga pengajar dalam hadir di ruang kelas menjadi faktor kunci bagi keberlangsungan ekosistem pendidikan yang kondusif di seluruh wilayah Lampung.

“ASN di bidang pendidikan tetap melaksanakan tugas sesuai dengan jam pelajaran dan jam sekolah karena guru dan siswa dikecualikan,” ujar Marindo Kurniawan, Rabu 8 April 2026.

Pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan guna memantau kelancaran aktivitas di sekolah selama masa transisi kebijakan kerja baru ini. Evaluasi secara berkala akan dilakukan untuk melihat apakah diperlukan penyesuaian teknis di masa mendatang sesuai dengan dinamika kebutuhan lapangan.

Masyarakat diharapkan tetap tenang serta mendukung penuh kelancaran proses belajar mengajar bagi putra-putri mereka di sekolah masing-masing. Komitmen pemerintah dalam menjaga kualitas pendidikan tetap menjadi prioritas utama meskipun terdapat perubahan pola kerja pada sektor birokrasi lainnya.