RRI.CO.ID, Bandarlampung - Pemerintah Provinsi Lampung memberikan dukungan penuh terhadap penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 mengenai perlindungan anak di ruang digital. Langkah strategis ini diambil guna merespons keresahan para pendidik terkait menurunnya konsentrasi siswa akibat paparan media sosial yang berlebihan.

Regulasi yang dikenal sebagai PP Tunas tersebut mewajibkan platform digital untuk menyaring konten negatif yang berpotensi merusak perkembangan mental anak. Pengawasan ketat di dunia maya dinilai sangat mendesak demi menjaga fokus belajar serta perilaku generasi muda di era teknologi.

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengungkapkan keprihatinannya atas laporan dari kalangan guru mengenai perubahan fokus para murid di kelas. Penggunaan permainan daring serta media sosial tanpa batas menjadi pemicu utama sulitnya anak-anak dalam menyerap materi pelajaran secara optimal.

Kebijakan pembatasan akses digital bagi anak di bawah usia 16 tahun diharapkan mampu mengembalikan pola hidup sehat dalam aktivitas keseharian. Mirza menilai intervensi pemerintah pusat melalui aturan ini merupakan solusi tepat dalam menyelamatkan masa depan pendidikan daerah.

“Banyak laporan dari guru, fokus anak-anak sekarang agak susah dalam belajar, itu disebabkan karena penggunaan media sosial dan terutama game online,” ujar Gubernur Mirza, Kamis 2 April 2026.

Pembangunan sumber daya manusia yang unggul harus mencakup perbaikan pola pikir serta kebiasaan sehari-hari di luar lingkungan sekolah. Aspek emosional anak perlu mendapat perhatian serius agar mereka tumbuh menjadi pribadi yang berkualitas serta memiliki integritas tinggi.

Pemerintah daerah mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menyambut positif aturan baru ini demi menciptakan ruang digital yang lebih sehat. Keberhasilan implementasi PP Tunas akan menjadi fondasi kuat dalam mencetak generasi emas yang cerdas secara akademik maupun mental.