RRI.CO.ID, Bandarlampung - Koordinator Bidang Data dan Informasi Stasiun Meteorologi BMKG Radin Inten II Lampung, Rudi Haryanto, mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi yang dipicu oleh cuaca ekstrem. Curah hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat berpotensi menimbulkan berbagai bencana seperti banjir, banjir bandang, genangan air, tanah longsor, serta angin kencang di sejumlah wilayah.

"berdasarkan pemantauan data BMKG, kejadian angin kencang pada tahun ini cenderung meningkat dibandingkan periode sebelumnya. Angin dengan kecepatan lebih dari 25 knot dinilai memiliki potensi dampak yang cukup besar, seperti merobohkan pohon, mematahkan dahan besar, hingga merusak papan reklame atau baliho berukuran besar. Kondisi ini perlu menjadi perhatian masyarakat, terutama saat memasuki periode cuaca ekstrem." ujar Rudi

Ia mencontohkan kejadian pada awal Januari lalu, ketika angin kencang terjadi sebelum hujan turun. Fenomena tersebut diawali dengan hembusan angin kuat yang kemudian disertai hujan deras, sehingga menimbulkan dampak yang cukup luas di beberapa wilayah. Pola cuaca seperti ini diperkirakan masih berpotensi terjadi pada bulan Maret sehingga masyarakat diminta untuk tetap waspada.

Selain masyarakat, Rudi juga mengimbau para pemangku kepentingan atau stakeholder terkait untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi. Hal ini termasuk menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk penanggulangan dampak banjir, genangan, maupun kerusakan akibat angin kencang. Upaya mitigasi dinilai penting agar risiko kerugian dapat diminimalkan.

Untuk mendapatkan informasi cuaca yang akurat dan terkini, masyarakat dapat mengakses laman resmi BMKG Lampung maupun aplikasi Info BMKG yang tersedia di Play Store. BMKG juga secara rutin mengeluarkan prakiraan cuaca harian dan peringatan dini jika terdeteksi potensi cuaca ekstrem. Informasi tersebut disebarluaskan melalui situs web, media sosial, serta berbagai grup komunikasi yang melibatkan pemerintah daerah, stakeholder kebencanaan, dan masyarakat.