RRI.CO.ID, Banda Aceh — Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, Tg. Faisal Ali, menegaskan bahwa mahar pernikahan tidak harus mahal dan tidak selalu berupa emas. Pernyataan ini disampaikan dalam perbincangan bersama RRI Banda Aceh, Rabu (28/1/2026), menyikapi tingginya harga emas yang belakangan menjadi beban bagi sebagian masyarakat Aceh.

Menurut Faisal, aturan agama menegaskan bahwa mahar bisa berupa emas, harta, atau jasa, dan sebaiknya disesuaikan dengan kemampuan calon pengantin laki-laki. “Agama menganjurkan jangan terlalu tinggi dan jangan terlalu rendah. Mahar boleh emas, boleh harta, atau jasa,” ujarnya.

Ia mencontohkan, di beberapa wilayah Aceh, termasuk Aceh Tengah, mahar biasanya dihitung dalam gram emas, bukan ukuran manyam seperti tradisi lama. “Misalnya 10 gram di Aceh Tengah, setara dengan tiga manyam. Tidak seluruh Aceh memakai sistem ini. Di daerah lain, harga mahar lebih ringan,” jelas Faisal.

Faisal menekankan pentingnya menempatkan posisi masing-masing keluarga dalam menentukan mahar. “Jika calon suami belum mapan, beri keringanan. Bagi yang kaya, memberikan mahar tinggi juga dibolehkan. Yang penting tetap sesuai kemampuan,” katanya.

Ia menambahkan bahwa keringanan mahar sebaiknya menjadi pertimbangan utama untuk mencegah tekanan sosial atau hambatan bagi generasi muda dalam melangsungkan pernikahan. “Bagi satu keluarga, mahar ringan, tapi bagi keluarga lain bisa terasa berat. Jadi harus disesuaikan dengan pendapatan masing-masing,” kata Faisal.

MPU Aceh juga mencatat bahwa di beberapa daerah tradisional, mahar pernah berupa sepasang binatang, sawah, atau harta lain. Namun, di kota-kota besar Aceh, mahar cenderung berupa emas atau uang tunai.

“Yang penting adalah menegaskan bahwa mahar bukan untuk pamer atau gengsi, tapi sebagai bentuk penghormatan dan tanggung jawab calon suami,” tegas Faisal.

MPU Aceh berharap masyarakat mampu memahami esensi mahar pernikahan dalam Islam, sehingga generasi muda tidak terhambat oleh tekanan sosial atau harga emas yang tinggi.