Aceh Masuki Fase Rekonstruksi, Satgas PRR: Hunian Tetap dan Jalan Jadi Prioritas

RRI.CO.ID, Banda Aceh – Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Aceh mengubah pendekatan penanganan pascabencana setelah masa transisi berakhir pada 30 Juli 2026. Memasuki fase rehabilitasi dan rekonstruksi, pemerintah mengedepankan percepatan pembangunan dengan strategi kolaborasi lintas kementerian, pemerintah daerah, lembaga, hingga sektor swasta.

Kepala Posko Wilayah (Kaposkowil) Satgas PRR Aceh, Safrizal ZA, mengatakan proses rehabilitasi dan rekonstruksi harus dilaksanakan secepat mungkin, namun tetap mengikuti perencanaan dan kemampuan sumber daya yang tersedia.

“Pendekatan untuk pascabencana atau fase rehabilitasi dan rekonstruksi ini adalah membangun atau melaksanakan secepat-cepatnya. Walaupun pembangunan secepat-cepatnya dilakukan, tetapi juga berdasarkan plan yang sudah dibuat,” kata Safrizal dalam dialog bersama RRI Banda Aceh, Kamis 6 Agustus 2026.

Menurutnya, percepatan pembangunan tidak berarti seluruh pekerjaan dapat dipaksakan selesai dalam waktu singkat. Ketersediaan sumber daya manusia, bahan baku, peralatan, serta kapasitas pelaksana harus menjadi pertimbangan agar pembangunan berjalan efektif.

Karena itu, proses rehabilitasi dan rekonstruksi dirancang berlangsung selama tiga tahun dengan pelaksanaan berdasarkan tahapan atau etape yang telah ditetapkan.

Safrizal menjelaskan, strategi utama dalam fase tersebut adalah memperkuat kolaborasi. Berbeda dengan pola penanganan pascabencana pada masa lalu yang lebih terpusat, rehabilitasi dan rekonstruksi saat ini melibatkan banyak pihak secara bersamaan.

“Strategi kita adalah melaksanakan dengan paralel, serentak. Dilaksanakan oleh 30-an kementerian, pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, termasuk lembaga-lembaga atau pihak swasta yang terlibat,” ujarnya.

Dengan banyaknya pihak yang bekerja secara bersamaan, koordinasi menjadi faktor penting agar pembangunan tidak saling tumpang tindih dan justru memperlambat proses pemulihan.

Safrizal mencontohkan pekerjaan infrastruktur yang dilakukan tanpa koordinasi dapat menyebabkan pembongkaran jalan berulang kali untuk berbagai kebutuhan jaringan. Kondisi tersebut dinilai dapat membuang waktu, merusak pekerjaan yang telah selesai, serta meningkatkan biaya.

“Jangan sampai sekarang gali ini, gali kabel, tutup, kemudian gali lagi saluran pipa PDAM, tutup lagi, gali lagi untuk kabel listrik. Oleh karenanya kalau kita ingin membangun, kita duduk bahwa kita akan menuju sasaran itu ada pekerjaan lain yang harus kita koordinasikan dan kolaborasikan,” katanya.

Selain kolaborasi, pemerintah juga menerapkan strategi prioritas mengingat jumlah pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang mencapai puluhan ribu item.

Safrizal mengatakan pekerjaan yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat menjadi prioritas utama. Salah satunya pembangunan hunian tetap bagi warga terdampak bencana.

“Prioritas kita sesegera mungkin menyelesaikan hunian tetap, karena hunian sementara sudah lewat. Tahun ini kita kejar, maksimum tahun depan seluruh hunian tetap sudah selesai,” ujarnya.

Setelah hunian tetap, prioritas berikutnya adalah pemulihan konektivitas, terutama jalan dan jembatan yang menjadi akses utama masyarakat serta jalur distribusi barang dan jasa.

Di sektor kesehatan, Safrizal menyebut layanan rumah sakit dan fasilitas kesehatan saat ini telah kembali berfungsi untuk melayani masyarakat. Meski masih terdapat pembangunan fisik yang belum sepenuhnya selesai, pelayanan kesehatan telah berjalan.

Hal serupa terjadi pada sektor pendidikan. Layanan pendidikan di tingkat bawah telah kembali berjalan meskipun sejumlah infrastruktur sekolah masih dalam proses perbaikan.

Pemerintah juga memprioritaskan pemulihan sektor ekonomi dan pertanian. Rehabilitasi lahan pertanian, termasuk sawah yang mengalami kerusakan sedang dan ringan, menjadi bagian dari pekerjaan yang terus dikebut untuk mengembalikan aktivitas ekonomi masyarakat terdampak.

Safrizal menegaskan fase rehabilitasi dan rekonstruksi tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga memastikan layanan dasar dan aktivitas ekonomi masyarakat dapat kembali berjalan secepat mungkin.