RRI.CO.ID, Bireuen - Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bireuen, Zulkifli menyikapi langusng terkait pemberitaan pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) madrasah. Adapun tidak ingin isu tersebut terus berkembang luas, ia mengundang wartawan ke Kantor Kemenag Bireuen untuk memberikan klarifikasi dan penjelasan secara utuh, pada Selasa, 28 Juli 2026.

Dalam pertemuan tersebut, Zulkifli menegaskan bahwa pengelolaan Dana BOS di lingkungan Kemenag Bireuen dijalankan secara transparan, akuntabel, dan sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan pemerintah. Pihaknya secara rutin melakukan pembinaan kepada seluruh kepala madrasah dan bendahara BOS, agar pengelolaan anggaran berjalan sesuai aturan. Pengawasan pun terus diperkuat lewat monitoring, evaluasi, dan pendampingan yang dilakukan jajaran Seksi Pendidikan Madrasah bersama pengawas madrasah.

Zulkifli menyatakan komitmennya menolak segala bentuk penyimpangan. Ia memastikan tidak ada toleransi bagi pelanggaran dalam pengelolaan Dana BOS. Jika ditemukan pelanggaran, pembinaan hingga penindakan akan dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku.

"Kami mengundang rekan media agar informasi yang diterima masyarakat utuh dan berimbang. Jika ada hal-hal yang perlu dikonfirmasi, kami selalu terbuka untuk memberikan penjelasan berdasarkan data dan fakta. Kami selalu mengingatkan seluruh kepala madrasah agar mengelola Dana BOS secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab. Dana ini merupakan amanah negara yang harus dimanfaatkan sepenuhnya untuk meningkatkan mutu pendidikan dan pelayanan kepada peserta didik," tegasnya.

Zulkifli menegaskan, keterbukaan informasi adalah bagian dari komitmen Kementerian Agama mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Ia berharap setiap isu yang berkembang di masyarakat dapat lebih dulu dikonfirmasi ke pihak berwenang agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.

Melalui klarifikasi ini, Kakankemenag Bireuen berharap masyarakat mendapat informasi yang lebih utuh dan objektif. Ia pun mengajak seluruh insan pers untuk terus membangun komunikasi yang baik dengan Kemenag, sehingga informasi yang sampai ke publik senantiasa mengedepankan prinsip keberimbangan, akurasi, dan profesionalisme.