RRI.CO.ID, Bireuen – Ratusan hektare lahan persawahan di Kecamatan Kutablang, Kabupaten Bireuen, hingga kini masih tertimbun material tanah akibat banjir yang terjadi pada 26 November 2025. Kondisi tersebut membuat petani belum dapat kembali mengolah lahan, meski bencana telah berlalu lebih dari setengah tahun.

Lahan terdampak tersebar di sejumlah desa, di antaranya Desa Krumbok, Jambo Kajeng, Rancong, Cot Ara, dan Ujong Blang. Endapan tanah yang menutupi areal persawahan membuat lahan tidak dapat ditanami. Bahkan, sebagian sawah kini telah dipenuhi semak belukar karena terlalu lama tidak digarap.

Salah seorang petani di Kecamatan Kutablang, Abdurrahman, berharap pemerintah segera mengambil langkah nyata untuk memulihkan lahan pertanian yang terdampak banjir.

"Kami berharap pemerintah segera membersihkan tanah endapan banjir di sawah kami. Sejak banjir 26 November 2025 hingga sekarang belum ada penanganan, sehingga kami belum bisa kembali bertani," ujarnya.

Ia mengatakan kondisi tersebut berdampak langsung terhadap perekonomian masyarakat. Sawah yang selama ini menjadi sumber mata pencaharian utama tidak lagi menghasilkan panen, sehingga pendapatan petani menurun drastis.

Masyarakat meminta Pemerintah Kabupaten Bireuen, Pemerintah Aceh, dan pemerintah pusat segera melakukan normalisasi serta pembersihan material yang menimbun areal persawahan. Penanganan itu dinilai mendesak agar petani dapat kembali memulai musim tanam dan mengembalikan produktivitas lahan.

Selain pemulihan fisik, warga juga mengharapkan adanya bantuan dan program pemulihan ekonomi bagi masyarakat terdampak. Menurut mereka, sektor pertanian merupakan tulang punggung perekonomian masyarakat di Kecamatan Kutablang sehingga percepatan rehabilitasi lahan menjadi langkah penting untuk memulihkan kehidupan warga pascabanjir.

Masyarakat berharap seluruh pemangku kepentingan memberikan perhatian serius terhadap persoalan tersebut. Dengan penanganan yang cepat, ratusan hektare sawah yang kini terbengkalai diharapkan dapat kembali produktif, mendukung ketahanan pangan daerah, sekaligus menggerakkan kembali roda perekonomian masyarakat pedesaan.