RRI.CO.ID,Banda Aceh — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan sebanyak 15.000 hektare tambak di Aceh kembali beroperasi hingga akhir 2026 melalui percepatan rehabilitasi kawasan yang terdampak bencana hidrologi. Langkah ini dilakukan untuk memulihkan produksi perikanan budidaya sekaligus menggerakkan kembali perekonomian masyarakat pesisir.

Sekretaris Jenderal KKP, Andy Artha, mengatakan pada tahap awal pemerintah menargetkan sekitar 5.200 hektare tambak dapat kembali beroperasi paling lambat September 2026. Usai proses rehabilitasi selesai, pemerintah akan langsung menyalurkan bantuan benih dan pakan agar petambak dapat segera memulai kembali usaha budidaya.

"Karena itu setelah rehabilitasi selesai, kami juga menyiapkan bantuan benih dan pakan sehingga petambak dapat langsung memulai budidaya," kata Andy saat meninjau tambak di Kabupaten Pidie dan Pidie Jaya, Jumat (24/7), sebagaimana dikutip dari siaran pers KKP, Minggu (27/7/2026).

Program tersebut merupakan bagian dari upaya pemulihan tambak yang rusak akibat banjir besar yang melanda Aceh pada akhir November 2025. Berdasarkan pendataan KKP, sekitar 30 ribu hektare tambak budidaya di 16 kabupaten/kota mengalami kerusakan, dengan Kabupaten Aceh Utara menjadi wilayah paling terdampak, yakni lebih dari 10 ribu hektare. Kerusakan juga terjadi di Kabupaten Bireuen sekitar 4,9 ribu hektare dan Aceh Tamiang sekitar 3,4 ribu hektare.

KKP mencatat hingga kini 694 hektare tambak telah kembali beroperasi melalui penebaran benih udang, bandeng, kakap, dan nila salin. Pemerintah optimistis luasan tersebut akan terus bertambah seiring percepatan rehabilitasi di berbagai daerah terdampak.

Andy menjelaskan, berdasarkan pola budidaya tradisional plus yang diterapkan masyarakat, setiap hektare tambak diperkirakan mampu menghasilkan sekitar 600 kilogram udang dalam satu siklus budidaya. Dengan harga jual rata-rata Rp50 ribu per kilogram, potensi omzet mencapai sekitar Rp30 juta per hektare dalam waktu tiga bulan.

Ia menambahkan, percepatan rehabilitasi dilakukan melalui refocusing anggaran internal KKP sehingga masyarakat tidak perlu menunggu proses administrasi anggaran rehabilitasi yang masih berjalan. Pemerintah juga memastikan seluruh bantuan diberikan tanpa dipungut biaya.

Sementara itu, petambak asal Pidie Jaya, Fazil, menyambut baik bantuan yang diberikan pemerintah. Menurutnya, bantuan benih dan pakan menjadi modal penting untuk kembali menjalankan usaha setelah tambaknya terdampak banjir.

"Saya yakin tiga bulan ke depan sudah bisa panen," ujar Fazil.

KKP berharap rehabilitasi tambak yang dilakukan secara bertahap mampu memulihkan produktivitas perikanan budidaya di Aceh sekaligus mempercepat kebangkitan ekonomi masyarakat pesisir yang terdampak bencana hidrologi.