RRI.CO.ID, Banda Aceh - Pemerintah Provinsi Aceh meluncurkan dasbor peta aksi dan partisipasi masyarakat untuk penanggulangan bencana melalui laman tanggapi.acehprov.go.id di Banda Aceh, Jumat, 27 Februari 2026. Platform ini dihadirkan untuk mempercepat respons serta memperkuat koordinasi lintas instansi.

Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir mengatakan kehadiran dasbor itu sebagai langkah strategis pemerintah daerah dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang terintegrasi, kolaboratif, dan berbasis data. Platform tersebut dirancang sebagai pusat informasi dan pemetaan aksi yang mengintegrasikan data secara waktu nyata, memantau progres penanganan, serta memperkuat koordinasi antarinstansi.

“Dashboard ini memudahkan akses data yang lebih transparan dan mencakup keseluruhan enam klaster penanggulangan bencana, yakni pencarian dan pertolongan, logistik, pengungsian, kesehatan, pendidikan, serta pemulihan. Dengan sistem yang terintegrasi, setiap kejadian dapat teridentifikasi lebih cepat, respons menjadi lebih tepat, dan kebijakan dapat ditetapkan berdasarkan informasi yang akurat dan terukur,” ujarnya.

Menurutnya Dasbor itu menyediakan akses data yang transparan mencakup enam klaster penanggulangan bencana, yakni pencarian dan pertolongan, logistik, pengungsian, kesehatan, pendidikan, serta pemulihan.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Kominsa) Aceh, Fauza Morisan, menyampaikan bahwa dashboard ini merupakan wujud komitmen pemerintah dalam memperkuat partisipasi publik dalam penanggulangan bencana.

Ia menjelaskan bahwa sistem tersebut juga telah terintegrasi dengan berbagai platform lain, sehingga memungkinkan proses pertukaran data yang terstruktur dan berkelanjutan. Melalui dashboard ini, masyarakat dapat membuat laporan secara cepat dan terstruktur, sehingga proses pengambilan keputusan menjadi lebih efektif dan responsif.

“Dasbor ini juga telah melewati sejumlah tahapan sebelum diluncurkan, mulai dari pengembangan sistem, uji coba dan simulasi, hingga sosialisasi terbatas kepada aparatur daerah dan relawan,” jelas Fauza.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa kehadiran platform ini merupakan wujud nyata kolaborasi dalam mendukung proses rehabilitasi dan rekonstruksi bencana yang lebih responsif, transparan, dan akuntabel.

Dengan diluncurkannya Dashboard Peta Aksi dan Partisipasi Masyarakat ini, Pemerintah Aceh berharap tata kelola penanggulangan bencana di daerah semakin terkoordinasi, partisipatif, serta mampu memberikan perlindungan dan pelayanan terbaik bagi masyarakat.