RRI.CO.ID, Banda Aceh – Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat melaporkan penyaluran Dana Tunggu Hunian (DTH) bagi masyarakat terdampak bencana di Aceh telah terealisasi 100 persen. Data tersebut merupakan bagian dari pembaruan perkembangan pengungsi, hunian sementara (huntara), hunian tetap (huntap), dan DTH per 27 Juli 2026.

Berdasarkan laporan Satgas PRR, sebanyak 13.706 penerima Dana Tunggu Hunian di Aceh telah menerima bantuan melalui rekening masing-masing. Jumlah tersebut sesuai dengan total penerima yang telah ditetapkan, sehingga realisasi penyaluran mencapai 100 persen.

Secara keseluruhan, di tiga provinsi yang menjadi wilayah kerja Satgas PRR Sumatra, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, penyaluran DTH juga telah mencapai 100 persen. Dari total 20.986 penerima, seluruh bantuan telah berhasil ditransfer ke rekening masyarakat terdampak.

Dalam keterangannya, Satgas PRR menjelaskan Dana Tunggu Hunian diberikan kepada masyarakat terdampak bencana yang belum menempati hunian sementara. Bantuan juga menyasar warga yang masih tinggal bersama keluarga maupun menyewa tempat tinggal secara mandiri selama masa transisi menuju hunian tetap.

Setiap kepala keluarga menerima bantuan sebesar Rp600 ribu per bulan selama tiga bulan, dengan total Rp1,8 juta. Bantuan tersebut bertujuan mempercepat keluarnya masyarakat dari lokasi pengungsian sekaligus menjamin keberlangsungan kehidupan mereka hingga memperoleh tempat tinggal permanen.

Penyaluran Dana Tunggu Hunian dilaksanakan melalui sinergi antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pemerintah daerah, serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Kolaborasi tersebut dilakukan agar proses penyaluran berlangsung secara terkoordinasi, transparan, dan akuntabel.

Data Satgas PRR menunjukkan Kabupaten Aceh Tamiang menjadi daerah dengan jumlah penerima DTH terbanyak, yakni 3.564 kepala keluarga, disusul Kabupaten Bireuen sebanyak 2.646 kepala keluarga, Kabupaten Gayo Lues 2.187 kepala keluarga, Kabupaten Aceh Utara 2.176 kepala keluarga, dan Kabupaten Pidie Jaya 1.275 kepala keluarga. Selain penyaluran DTH, pemerintah juga terus mempercepat penyelesaian pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana sebagai bagian dari upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Aceh.