RRI.CO.ID, Banda Aceh - Pengamat Ekonomi Prof. Dr. Rustam Effendi, SE, M. Econ  menilai pembentukan koperasi desa skala masif bukan jaminan keberhasilan. Program dengan dukungan APBN dan APBD itu dinilai perlu manajemen kuat dan terencana. Ia mengatakan, modal besar tidak otomatis menjamin usaha berjalan baik. 

“Modal yang akan dikucurkan itu bukan sebuah jaminan,” ujarnya dalam Dialog Banda Aceh Menyapa, Senin, 9 Februari 2026.

Menurutnya, program tersebut muncul mendadak dalam skala luas. Kondisi kultur bisnis desa juga dinilai belum merata.

Rustam menekankan pentingnya kemampuan manajemen bisnis di tingkat gampong. Pengelola harus memahami produksi, distribusi, hingga akses pasar.

Ia mengingatkan, desa-desa yang berdekatan berpotensi menjalankan usaha serupa. Situasi itu bisa memicu persaingan tidak sehat.

Karena itu, ia mengusulkan pembentukan konsorsium antar desa. Model tersebut dinilai mampu membangun usaha yang lebih kuat dan layak berkembang.

Selain itu, kualitas sumber daya pengelola menjadi tantangan utama.

 “Tantangan utamanya terletak pada sistem pengelolanya ini,” katanya lagi.

Karena itu Rustam mendorong setiap koperasi desa menyusun rencana bisnis jelas. Dokumen tersebut harus terpisah dari perencanaan umum pemerintahan gampong.

Ia menilai pengawasan perlu diperkuat hingga tingkat kabupaten atau provinsi. Pengawasan penting agar pengelolaan dana tetap amanah dan bertanggung jawab.

Rustam turut menyarankan pencairan dana dilakukan bertahap. Skema itu memungkinkan evaluasi sebelum pendanaan berikutnya diberikan.